Pranala.co, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim)Rudy Mas'ud memutuskan mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Keputusan ini diambil menyikapi aspirasi masyarakat yang berkembang luas serta masukan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kaltim.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menjelaskan mobil tersebut belum pernah digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
"Memperhatikan aspirasi masyarakat serta imbauan dari pemerintah pusat dan para tokoh masyarakat, Bapak Gubernur mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang disampaikan selama ini dan memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mengembalikan mobil tersebut," ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026).
Sebagaimana diketahui, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim menjadi perbincangan publik sejak dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025. Melalui Biro Umum Sekretariat Daerah, Pemerintah Provinsi Kaltim mengadakan satu unit kendaraan roda empat untuk operasional pimpinan senilai Rp8.499.936.000 yang disediakan CV Afisera Samarinda.
Unit yang dimaksud adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e berwarna putih. Serah terima dilakukan pada 20 November 2025. Namun demikian, kendaraan tersebut hingga kini masih berada di Jakarta.
"Walaupun sudah diserahterimakan, unit mobil ini masih berada di Jakarta. Sesuai arahan Bapak Gubernur, KPA dan PPK telah melakukan koordinasi dengan penyedia. Alhamdulillah pihak penyedia sangat memaklumi dan bersedia menerima pengembalian tersebut. Surat resmi juga telah dikirimkan pada hari Jumat kemarin," jelas Faisal.
Selanjutnya, penyedia akan memberikan balasan surat. Setelah surat diterima, proses serah terima kembali kendaraan akan segera dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Empat belas hari setelah menerima kembali mobil tersebut, penyedia berkewajiban menyetorkan kembali dana yang telah diterima sesuai harga mobil ke kas daerah," tambah Faisal.
Pemprov Kaltim berharap langkah ini dapat mengakhiri polemik yang berkembang di tengah masyarakat. Untuk sementara waktu, operasional Gubernur akan menggunakan kendaraan yang tersedia, meskipun kondisinya sudah tidak lagi optimal karena faktor usia dan pemakaian. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
