PRANALA.CO, Balikpapan – Pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia selama 7 bulan terakhir, cukup meresahkan masyarakat. Sebab itu, pemerintah telah menetapkan wabah ini sebagai bencana nasional.
Selama wabah, pemerintah langsung bergerak cepat dengan memberikan anjuran dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan yang terpenting melakukan isolasi terhadap para pasien terjangkit. Namun tak semua orang mau untuk menjalankan isolasi.
“Jika tidak mau akan ada penandatanganan. Dan hati-hati, itu akan kena Undang-undang wabah,” tegas Juru Bicara penanganan COVID-19 Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarty, Selasa (6/10/2020).
Dengan adanya Undang-undang wabah dan bencana, wanita yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan itu menyebut, pasien yang menolak akan mendapat tuntutan. Dikarenakan atas tindakan pasien tersebut, ia akan menyebarkan penyakit ini ke semua orang.
Sejauh ini memang belum ditemukan adanya pelanggaran tersebut dari para pasien. Namun, dirinya sempat menerima laporan ada pasien yang meminta untuk pulang.
“Jadi kami turunkan lagi tim untuk untuk mengedukasi. Pertama dari rumah sakit dulu yang mengedukasi, tetapi jika tetap bersikeras tim kami yang turun,” ujarnya.
Nantinya dari tim-tim tersebut yang akan bergerak dan memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang wabah dan sanksi yang diterima pasien.
Dalam hal ini, dia menuturkan, bahwa seluruh proses yang berjalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pasal 1 angka 3 yang melibatkan serangkaian peristiwa nonalam, seperti epidemi, wabah, dan penyakit.
Kemudian mengenai wabah penyakit juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular. Dimana, hukuman bagi yang tidak menaati upaya penanggulangan wabah ini dan menolak karantina maka dapat dijerat dengan pasal 14 UU 4/1984.
Yakni pidana penjara selama 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta. Dan jika tidak mematuhi dan menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan, maka akan dikenakan pasal 93 UU 6/2018 dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda sebesar Rp100 juta.
Selama pandemi ini, kepercayaan masyarakat juga seperti diuji. Ada yang memercayai virus corona, namun ada juga yang tidak percaya dan tidak terima ketika suatu penyakit ditemukan beriringan dengan COVID-19.
Dia mengatakan, bahwa hal tersebut dapat dilaporkan kepada jalur resmi. Tak dipungkiri, para pasien yang dinyatakan COVID-19 banyak pula dengan penyakit berat. Itulah yang disebut dengan komorbit.
“Ya, jadi komorbit dan COVID-19. Virusnya dibuktinya dengan hasil swab. Untuk menegakkan diagnosa,” tuturnya.
Sementara, Ketua tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengumumkan, ada 36 tambahan kasus terkonfirmasi positif. Jumlah yang selesai isolasi atau sembuh sebanyak 39 kasus.
Dari jumlah tersebut dirincikan, sebanyak 35 kasus positif dari riwayat suspek atau orang bergejala. Ada 1 kasus tambahan dari riwayat perkantoran.
“Dari 36 yang terkonfirmasi positif, yang perlu kita cermati ada klaster keluarga, 4 orang satu keluarga positif,” kata Rizal.
Lanjutnya, ada pula tenaga kesehatan yang terkonfirmasi positif, yaitu 1 orang dokter dan 1 orang apoteker. Selain itu klaster perumahan juga masih ada, dan tercatat ada 4 perumahan.
Jadi total terkonfirmasi positif per 6 Oktober 2020 sebanyak 3.231 orang, ya g dirawat di rumah sakit 189 orang, isolasi mandiri 539 orang, sembuh 2.306 orang, dan yang meninggal sebanyak 197 orang. (*)
