Pranala.co, SAMARINDA – Realisasi transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang 2025 mencapai Rp40,2 triliun. Angka tersebut setara 95,05 persen dari total pagu Rp42,3 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Kementerian Keuangan, Edih Mulyadi, menyampaikan capaian tersebut di Samarinda, Jumat.
“Realisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp40,2 triliun ini setara 95,05 persen dari pagu Rp42,3 triliun,” ujarnya.
Dari total realisasi transfer ke daerah (TKD), dana bagi hasil (DBH) menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp30,74 triliun. Dana ini dialokasikan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan layanan publik.
Selain DBH, terdapat pula penyaluran dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun. Kemudian dana alokasi khusus (DAK) nonfisik mencapai Rp2,41 triliun dan DAK fisik sebesar Rp148,78 miliar.
Pemerintah pusat juga menyalurkan dana insentif daerah (DID) senilai Rp59,48 miliar serta dana desa sebesar Rp657,67 miliar.
Menurut Edih, kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal. Hal itu dilakukan dengan memperkuat efektivitas penggunaan DAU dan instrumen transfer lainnya agar berdampak langsung pada pelayanan publik.
Ia menambahkan, penyaluran TKD juga difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan pertanian, dan sektor pariwisata.
Selain itu, kebijakan transfer ke daerah disinergikan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, realisasi belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga di Kaltim sepanjang 2025 mencapai Rp63,4 triliun atau 95,77 persen dari pagu anggaran.
Belanja tersebut didominasi belanja modal sebesar Rp16,04 triliun yang digunakan untuk penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis di kawasan Ibu Kota Nusantara, khususnya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Selain belanja modal, realisasi belanja pegawai tercatat sebesar Rp3,86 triliun dan belanja barang mencapai Rp3,3 triliun. Sementara itu, bantuan sosial yang disalurkan sepanjang tahun mencapai Rp10,74 miliar. (SON/RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
