Pranala.co, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memulai langkah baru dalam pelayanan sosial dengan meluncurkan program Sekolah Lansia pada 2026. Program nonformal yang digagas melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) itu kini memasuki tahap pendaftaran dan pembekalan peserta, yang dipusatkan di Kecamatan Sangatta Utara.
Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup lanjut usia (lansia), baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun spiritual.
“Kami melaksanakan pendaftaran dengan sistem jemput bola langsung ke desa, kelurahan, hingga tingkat RT agar seluruh lansia terdata dengan baik,” ujarnya, Sabtu (14/2/2026).
Hingga pertengahan Februari 2026, sebanyak 189 lansia telah mendaftarkan diri. DPPKB menargetkan jumlah peserta mencapai 200 orang pada tahap awal pelaksanaan.
Para peserta tersebar di empat titik. Sekolah Lansia Sekar Kedaton di Desa Sangatta Utara diikuti 60 peserta, Sekar Melati di Desa Swarga Bara sebanyak 50 peserta, Bina Sehat di Desa Singa Gembara 32 peserta, serta Mawar di Kelurahan Teluk Lingga dengan 47 peserta.
Sebagai tahap awal, DPPKB telah melakukan identifikasi, skrining kesehatan, dan pembekalan peserta pada 11–13 Februari 2026. Kegiatan tersebut melibatkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) serta tutor dari Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kutim.
Menurut Junaidi, Sekolah Lansia dirancang dengan kurikulum terstruktur dan berjenjang, bukan sekadar pertemuan rutin. Setelah pembekalan, pemerintah daerah berencana menggelar peluncuran resmi yang dirangkai dengan Pilot Project Nasional “Akademi Kolaborasi Penanganan Kemiskinan dan Stunting”.
Peluncuran program itu direncanakan dihadiri Gubernur Kalimantan Timur, Bupati Kutai Timur, pejabat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Program ini juga menjadi bagian dari inovasi proyek perubahan “Cap Jempol Stop Stunting” yang digagas DPPKB Kutim.
Untuk memastikan kualitas pelaksanaan, DPPKB melibatkan berbagai tenaga ahli, mulai dari pakar gizi, dokter spesialis gigi dan mulut, dokter spesialis penyakit dalam, psikolog, hingga tim pakar Golda. Keterlibatan mereka bertujuan menjaga kesehatan fisik dan mental para peserta.
Aspek spiritual juga menjadi bagian penting dalam kurikulum. DPPKB menggandeng tokoh agama dari Kantor Kementerian Agama Kutai Timur, termasuk dai, ustaz, pastor, dan pendeta, untuk memberikan pembinaan rohani secara berkala.
Seluruh pembiayaan program Sekolah Lansia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur 2026. Pemerintah memastikan peserta tidak dipungut biaya selama mengikuti kegiatan hingga selesai.
Program ini direncanakan berlangsung selama 12 kali pertemuan. Peserta yang memenuhi minimal 80 persen kehadiran akan mengikuti prosesi wisuda Lansia S1 (Standar Satu) dan memperoleh ijazah kelulusan.
“Ke depan, jika memungkinkan, program ini akan berkelanjutan dari jenjang S1 hingga S3. Kami terus berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD, hingga perangkat desa dan pengurus rumah ibadah agar kegiatan ini berjalan sukses,” tutup Junaidi. (SON)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
