Pranala.co, BONTANG – Catatan tahun 2025 meninggalkan jejak kelam bagi Kalimantan Timur (Kaltim). Provinsi ini masuk enam besar wilayah dengan konflik agraria terbanyak di Indonesia.
Angkanya tidak kecil. Sedikitnya 19 letusan konflik agraria tercatat sepanjang tahun lalu. Jumlah itu menempatkan Kaltim di peringkat keenam nasional. Data tersebut dirilis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Secara nasional, konflik agraria melonjak tajam. Sepanjang 2025, KPA mencatat 341 letusan konflik di 33 provinsi. Luas wilayah yang terdampak mencapai lebih dari 914 ribu hektare.
Dampaknya dirasakan langsung masyarakat. Sebanyak 123.612 keluarga di 428 desa terdampak konflik. Angka itu naik 15 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menilai konflik agraria bukan peristiwa kebetulan. Ia menyebut konflik sebagai bagian dari pola besar penguasaan lahan.
“Konflik agraria bukan efek samping. Ini mekanisme akumulasi. Tanah rakyat dipindahkan dari ruang hidup menjadi aset produksi kapital,” kata Dewi, Senin (19/1/2026).
Menurut dia, berbagai kebijakan pembangunan di Kalimantan mendorong ekspansi besar-besaran. Mulai dari konsesi lahan skala luas, pembukaan hutan untuk perkebunan sawit, proyek ketahanan pangan, hingga pelonggaran perizinan atas nama investasi.
Sektor perkebunan menjadi pemantik utama konflik secara nasional. Sepanjang 2025, tercatat 135 kasus konflik perkebunan dengan luasan lebih dari 352 ribu hektare. Sebanyak 8.734 keluarga terdampak.
Kelapa sawit mendominasi. Ada 74 konflik yang melibatkan perkebunan sawit. Kalimantan menjadi salah satu penyumbang terbesar.
Tak hanya itu. Operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga disorot. Dewi menyebut kebijakan tersebut memicu penggusuran dan kekerasan di sejumlah wilayah.
“Sejak dibentuk, Satgas PKH memicu 21 kasus penggusuran di Indonesia. Luasnya mencapai 48 ribu hektare, termasuk di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Di Kalimantan, konflik agraria juga banyak melibatkan korporasi besar. Baik perusahaan swasta maupun milik negara. Di sektor perkebunan, 64 persen perusahaan penyebab konflik merupakan bagian dari grup bisnis raksasa nasional dan internasional.
Nama-nama besar disebut. Mulai dari Royal Golden Eagle, Wilmar, Sinarmas, Salim Group, hingga Jardine Matheson dan Jhonlin Group.
Sementara di sektor pertambangan, situasinya tak kalah serius. Sebanyak 72 persen perusahaan tambang penyebab konflik terafiliasi dengan grup besar seperti Bakrie Group, Sinar Mas, Harum Energy, Kalla Group, hingga sejumlah BUMN.
Konflik di sektor tambang melonjak signifikan. Sepanjang 2025, tercatat 46 kejadian konflik pertambangan. Luas wilayah terdampak hampir 59 ribu hektare. Lebih dari 11 ribu keluarga terdampak.
Sejak 2022, tren konflik tambang terus menanjak. Nikel dan batu bara menjadi sumber sengketa utama.
Dewi juga mengkritik kebijakan moratorium Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan oleh Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, moratorium tidak efektif karena tidak disertai penyelesaian konflik lama yang telah mengakar sejak Orde Baru.
Konflik juga merambah sektor fasilitas militer. Sepanjang 2025, terjadi 24 konflik agraria di sektor ini. Angkanya melonjak 300 persen dibanding tahun sebelumnya.
Kalimantan kembali menjadi target. Terutama untuk program food estate dan perluasan perkebunan sawit biodiesel.
Dampak sosialnya serius. Sepanjang 2025, tercatat 404 orang mengalami kriminalisasi. Sebanyak 312 orang dianiaya. Ada 19 orang tertembak. Satu orang meninggal dunia.
Pelaku kekerasan didominasi aparat keamanan perusahaan. Disusul kepolisian, TNI, dan Satpol PP. Banyak peristiwa terjadi di wilayah konsesi sawit dan tambang di Kalimantan.
“Data ini menunjukkan kuatnya pendekatan militeristik dalam penanganan konflik agraria, terutama di era sekarang,” tutup Dewi. (SON)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
