BONTANG, Pranala.co — Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, meninjau langsung pembangunan hunian di kawasan Bontang Lestari, Jumat (27/3/2026). Kunjungan kerja ini menjadi momentum evaluasi sekaligus penentuan arah program perumahan rakyat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Neni tampak cermat mengamati setiap detail pembangunan 12 unit rumah yang saat ini berdiri di lokasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan, ia mengungkapkan temuan penting: prototipe hunian yang dibangun pada 2025 tidak seragam, menciptakan ketimpangan visual dan fungsional di antara unit-unit perumahan.
“Ingin mengevaluasi yang 2025 itu seperti apa, ternyata prototipenya tidak sama. Ini tadi ada yang besar, ada yang kecil,” ungkap Neni.
Wali Kota Bontang mengambil inspirasi dari rumah subsidi komersial yang meski terjangkau, tetap menampilkan keseragaman arsitektur. Ia berkomitmen menerapkan prinsip serupa pada program hunian pemerintah daerah, memastikan setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan tempat tinggal yang tidak hanya layak, tetapi juga estetis dan terhormat.
“Nanti itu akan diseragamkan bagaimana modelnya supaya bisa bagus,” tegasnya.
Meski APBD mengalami penurunan, Neni membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang bagi pemerintah yang kreatif. Pemerintah Kota Bontang mengoptimalkan pendekatan multi sumber pendanaan dengan menggandeng pemerintah pusat dan provinsi.
Untuk tahun ini, Pemkot mengusulkan pembangunan 300 rumah layak huni kepada pemerintah pusat dan 80 unit kepada pemerintah provinsi. Sementara itu, melalui kemampuan fiskal daerah, sekitar Rp600 juta dialokasikan untuk membangun 30 unit rumah tambahan.
“Jadi kita memanfaatkan dengan APBD kita yang turun ini, kita berupaya maksimal untuk minta program-program pusat. Memang kalau pemerintah pusat itu hanya atap lantai dinding yang nilainya hanya 20 juta. Tidak apa-apa, yang penting kita seragamkan,” jelas Neni.
Di tengah pembahasan teknis pembangunan, Neni mengangkat isu yang sering terlupakan dalam program perumahan: sanitasi. Ia menegaskan bahwa aspek kesehatan lingkungan, khususnya penyediaan jamban keluarga, menjadi fondasi penting dalam mencegah stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“WC-nya harus ada, saya tidak ingin ada yang buang air besar sembarangan. Makanya tadi fokus di jamban keluarga. Karena sanitasi penting untuk mencegah stunting,” tegas Neni. (ADS/BTG)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
