PRANALA.CO – Terkait pergantian Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Barat alias DPRD Sulbar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mamuju menilai hal tersebut bukanlah sesuatu yang perlu diperdebatkan.
“Daripada berdebat soal mau atau tidak mau, ada baiknya kalau kita fokus saja bekerja,” ungkap Ketua HMI Mamuju, Dahril.
“Menurut kami, masih banyak tugas DPRD Sulbar yang sangat penting untuk diselesaikan,” tambahnya.
Dia menilai, situasi perdebatan yang terjadi justru memicu kecurigaan mahasiswa terhadap lembaga legislasi tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan, apapun bisa terjadi di sana bahkan kami menduga adanya kolusi massal yang terjadi sehingga ngotot untuk mempertahankan sekwan yang lama,” katanya.
Selain itu, lanjut Dahril, proses mutasi tidak mengurangi substansi atas tugas dan fungsi DPRD, siapapun yang menjadi sekwan akan sama saja.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi, menilai pergantian sekwan yang dilakukan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakhrulloh melanggar UU No 23 tahun 2014.
Hal itu dikarenakan tidak adanya konsultasi ataupun permintaan persetujuan dari unsur pimpinan dewan.
“Kami menolak, seluruh anggota tidak akan menanggapi apapun,” singkatnya. (*)
Discussion about this post