PRANALA.CO, Samarinda – Realisasi anggaran pemerintah pusat ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga Oktober 2020 sebesar Rp7,96 triliun atau 69,31% dari total dana sebesar Rp11,49 triliun yang dialokasikan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
Anggaran itu terdiri atas realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp5,56 triliun atau 63,63% dari pagu senilai Rp8,73 triliun.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur Midden Sihombing mengatakan bahwa selain anggaran yang dibayarkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kaltim, dibayarkan pula anggaran melalui KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah di Jakarta.
“Dalam kerangka kebijakan realokasi anggaran dan refocussing kegiatan pada masa pandemi Covid-19, terdapat pengurangan pagu anggaran tahun 2020 untuk wilayah Kaltim sebesar Rp1,5 triliun,” ungkapnya.
Serupa dengan tahun sebelumnya, realisasi tertinggi di wilayah Kaltim masih cenderung terjadi pada kuartal keempat. Hingga akhir kuartal III/2020, pagu anggaran K/L yang telah direalisasikan baru sebesar 56%. Dengan demikian, masih terdapat 44% pagu yang belum terealisasi dan menjadi tagihan yang menumpuk pada akhir tahun anggaran ini.
Di sisi lain, realisasi belanja transfer ke daerah dan Dana Desa yang dibayarkan melalui KPPN wilayah Kaltim adalah sebesar Rp2,41 triliun atau 87,31% dari pagu seluruhnya yang berjumlah Rp2,76 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Desa dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Khusus untuk penyaluran Dana Desa, dia menuturkan kinerja penyaluran terbaik berhasil dicapai oleh Kabupaten Paser yang mampu menyalurkan Dana Desa tahap III kepada 119 desa. Dengan demikian, masih tersisa 11 desa yang belum menerima penyaluran. Dana Desa tahap III juga telah disalurkan kepada empat desa di Kabupaten Berau.
Kendati demikian, Midden mengungkapkan masih terdapat Dana Desa tahap II yang belum selesai disalurkan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Menurutnya, masih terdapat satu desa yang belum sama sekali menerima penyaluran dana desa tahap II bulan ke-1, sementara untuk dana desa tahap II bulan ke-2 dan bulan ke-3 masing-masing baru disalurkan kepada 6 desa dan 5 desa.
Kondisi tersebut mengakibatkan capaian penyaluran Dana Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara hingga saat ini baru mencapai 58,70% dan merupakan capaian terendah di wilayah Kalimantan Timur.
“Dalam rangka mengejar dampak positif yang lebih besar terhadap pemulihan perekonomian maka diharapkan pemerintah daerah mampu mendorong dan mempercepat penyampaian syarat penyaluran sehingga penyaluran Dana Desa bisa dituntaskan pada November 2020,” tuturnya.
Selanjutnya, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kalimantan Timur telah direalisasikan sebesar Rp2,07 triliun dengan perincian Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan kepada 515.838 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) senilai Rp246,17 miliar.
Lalu, bantuan sosial beras untuk PKH disalurkan kepada 40.099 KPM dengan total 1.804 ton, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan kepada 203.014 KPM sebesar Rp121,81 miliar.
Menurut kinerja pelaksanaan anggaran terdapat 5 sumber dana utama, pertama adalah rupiah murni dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp6,82 triliun dan yang berhasil terealisasi sampai Oktober 2020 adalah sebesar Rp4,60 triliun atau 67,47 persen.
Sumber dana kedua yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp744,81 miliar dan yang berhasil terealisasi sampai Oktober 2020 adalah sebesar Rp449,92 miliar atau 60,41 persen.
Ketiga yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp477,45 miliar dan yang berhasil terealisasi sampai Oktober 2020 adalah sebesar Rp264,07 miliar atau 55,31 persen.
Sumber dana yang keempat yaitu pinjaman luar negeri dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp537,22 miliar dan yang berhasil terealisasi sampai Oktober 2020 adalah sebesar Rp289,80 miliar atau 53,94 persen.
Kelima yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dengan pagu anggaran tahun 2020 sebesar Rp278,05 miliar dan yang berhasil terealisasi sampai Oktober 2020 adalah sebesar Rp138,57 miliar atau 49,48 persen.
Di samping itu, terdapat Rp133,78 miliar yang difokuskan ulang khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 di wilayah Kaltim. Dari jumlah tersebut, hingga saat ini baru terealisasi sebesar 21,45 persen atau senilai Rp28,70 miliar.
Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk melakukan optimalisasi penerimaan negara melalui perluasan basis pajak sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif yang sejalan dengan upaya reformasi di bidang perpajakan dan PNBP.
Ke depan pemerintah akan tetap melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 dengan fokus kepada dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Prioritas anggaran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa.
[js]
Discussion about this post