Sangatta, PRANALA.CO — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kini tengah menata ulang postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Penyesuaian ini dilakukan agar sejalan dengan sejumlah kebijakan baru dari pemerintah pusat, salah satunya terkait penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah tersebut terlihat jelas dalam Rapat Klarifikasi Penyiapan Data Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) I Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Ulin, Lantai II Kantor Sekretariat Pemkab Kutim, Rabu (30/4/2025).
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Insan Bowo Asmoro, yang memimpin jalannya pertemuan, menegaskan pentingnya sinergi dan kesiapan dari seluruh perangkat daerah (PD).
Masing-masing diminta membawa serta data penting terkait program dan kegiatan mereka. Mulai dari daftar permasalahan, Surat Keputusan (SK) pejabat pelaksana anggaran, hingga Rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) berbasis sub kegiatan dan Rencana Anggaran Kas (RAK).
“Kami minta data ini lengkap agar proses pergeseran anggaran bisa tepat sasaran dan efisien,” ujar Bowo.
Menurut Bowo, salah satu alasan utama penyesuaian APBD ini adalah perubahan status ribuan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) menjadi PPPK. Otomatis, struktur pendanaan, baik gaji maupun tunjangan mereka, perlu disesuaikan kembali.
“Pergeseran ini agar gaji dan tunjangan PPPK bisa terakomodasi dengan baik. Jadi, ada beberapa program yang anggarannya dikurangi untuk mendukung kebutuhan ini,” jelas Bowo.
Namun, tak hanya soal penggajian. Dari sisi belanja program, beberapa kegiatan juga akan mengalami penyesuaian. Beberapa program akan dikurangi, sementara program prioritas yang baru akan dimunculkan sesuai kebutuhan daerah.
Setelah pergeseran selesai di akhir April, Pemkab Kutim akan melanjutkan proses evaluasi melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Triwulan I yang direncanakan awal Mei 2025. Forum itu akan menjadi ajang evaluasi capaian fisik dan keuangan selama tiga bulan pertama tahun ini.
“Intinya, kita ingin program berjalan efektif, efisien, dan tepat guna. Pergeseran ini bagian dari ikhtiar mewujudkan itu,” tutup Bowo. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
