RENCANA pembangunan Bendungan Semoi, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur untuk kebutuhan Ibu Kota Negara (IKN) tetap berjalan, meskipun wabah corona merebak di seluruh Indonesia.
Gerak cepat juga dilakukan tim. Saat ini tim menjalankan proses pembebasan lahan. Lokasinya di tiga desa di Kecamatan Sepaku, seperti Desa Tengin Baru, Sukomulyo dan Desa Argomulyo , seluas 378 hektare, terdiri dari luas genangan sekira 342 hektare dan 36 hektare untuk areal bendungannya atau tubuh bendungannya.
Proyek pembangunan bendungan yang sering disebut dengan Bendungan Sepaku Semoi tersebut nilainya mencapai sekira Rp676 miliar. Sedangkan anggaran untuk pembebasan lahan mencapai Rp800 miliar, semua anggaran bersumber dari APBN. Lama pekerjaan sejak 2019 sampai dengan tahun 2022, dimulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik.
Guna memuluskan pembangunan bendungan itu, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Samarinda bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pun menggelar pertemuan dengan warga tiga desa pemilik lahan di kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (24/6).
Kabag Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang menjelaskan, saat ini proses pembangunan bendungan memasuki tahapan pembebasan lahan. Pada pertemuan itu, BWS dan BPN menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan pembangunan bendungan. Antara lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih di IKN. Sedangkan untuk pelaksanaan lelang fisik bendungan sendiri, telah masuk tahapan penetapan pemenang tinggal proses penandatanganan kontrak kerja.
“Pada prinsipnya masyarakat memberikan dukungan dan mereka menunggu peta bidang lahan bendungan yang akan dibuat tim BPN,” kata Nicko.
BWS dan BPN, lanjutnya, datang ke Sepaku untuk tahapan pembebaskan lahan serta pendataan menuju peta bidang sebelum dilakukan appraisal atau penilaian harga lahan yang bakal dibebaskan.
Ia menerangkan, Pemkab PPU juga telah meminta agar pihak kecamatan kelurahan untuk membantu proses pelaksanaan pembebasan lahan dengan memberikan sosialisasi dan informasi kepada para pemilik lahan.
Pemkab PPU akan mengawal kegiatan yang dilakukan BWS dan BPN hingga peninjauan lapangan. Pihaknya berupaya mempermudah data-data yang dibutuhkan dan membantu pelaksanaan sosialisasi dari BWS dan BPN.
“Selain itu, setiap kegiatan harus memenuhi syarat-syarat protokol kesehatan selama wabah corona ini,” jelasnya.
Dibeberkannya, untuk pembangunan bendungan ini sudah ada data studi Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dari BWS dan konsultan perencana. Data larap itu akan dicek ulang dan menjadi dasar untuk menyusun peta bidang sebagai acuan melaksanakan appraisal.
Sementara itu, tuturnya, Gubernur Kaltim Isran Noor telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 590/K.653/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Penetapan Lokasi (Penlok) Pengadaan atau Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi .
Sebelum dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat pemilik lahan tiga desa di Kecamatan Sepaku, ungkapnya, BWS dan BPN lebih dahulu melakukan rapat dengan kecamatan dan aparat desa, guna menindaklanjuti tahapan pembangunan termasuk menyusun jadwal pertemuan dengan warga tersebut. (*)
