Pranala.co, SAMARINDA – Komitmen Kota Bontang dalam pengelolaan lingkungan hidup mendapat pengakuan di forum akademik. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, didapuk sebagai pembicara utama dalam Seminar Nasional Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang digelar di Universitas Mulawarman, Kamis (12/2/2026).
Di hadapan akademisi dan mahasiswa di Aula Hexagon Fakultas Teknik, Neni memaparkan tantangan pengelolaan sampah di kota industri seperti Bontang. Dengan jumlah penduduk sekitar 194 ribu jiwa, produksi sampah harian kota ini mencapai 107 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 persen merupakan plastik sekali pakai.
“Bumi hanya satu. Kita membutuhkan bumi karena bumi tidak membutuhkan kita. Kita boleh lelah, tetapi tidak boleh menyerah untuk mengubah perilaku,” ujar Neni dalam pemaparannya.
Sebagai kota penyangga sektor industri, Bontang menghadapi kompleksitas persoalan lingkungan. Pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, dan pola konsumsi masyarakat berdampak langsung pada peningkatan volume sampah.
Neni menegaskan, persoalan sampah tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Diperlukan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam memilah dan mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
Menurut dia, arah kebijakan nasional juga menekankan pengurangan ketergantungan pada tempat pemrosesan akhir (TPA). Target nasional pada 2030 tidak lagi membuka TPA baru.
“Artinya, kuncinya ada pada pemilahan dari rumah. Sampah harus selesai di sumbernya, bukan ditumpuk di TPA,” tegasnya.
Pemerintah Kota Bontang, kata Neni, menerapkan strategi kolaboratif atau “keroyokan” dalam pengelolaan sampah. Program tersebut melibatkan perangkat daerah, masyarakat, hingga pelaku usaha.
Sejumlah langkah konkret telah dijalankan, di antaranya gerakan Jumat Bersih serta pembentukan 342 bank sampah di tingkat rukun tetangga (RT). Selain itu, Pemkot Bontang mendeklarasikan program GESIT (Gerakan Sampahku Itu Tanggung Jawabku) sebagai gerakan bersama pengurangan sampah.
Pendekatan tersebut menitikberatkan pada edukasi, pemilahan, dan penguatan ekonomi sirkular melalui bank sampah.
Upaya pengelolaan sampah di Bontang juga mendapat dukungan internasional. Pemerintah Kota Bontang memperoleh hibah dari Pemerintah Jeju, Korea Selatan, senilai Rp150 miliar untuk modernisasi sistem pengelolaan sampah.
Dana tersebut direncanakan untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi pengolahan sampah agar lebih efisien dan ramah lingkungan.
Dalam seminar tersebut, langkah Bontang juga mendapat apresiasi karena telah memiliki fasilitas sanitary landfill berstandar Adipura. Fasilitas ini dinilai mendukung pengelolaan sampah yang lebih tertata dan sesuai kaidah lingkungan.
Forum akademik itu menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.
Neni berharap kolaborasi lintas sektor dapat memperkuat upaya pengurangan sampah sekaligus mendukung visi pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
“Pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah. Ini tanggung jawab bersama. Jika kita bergerak bersama, persoalan sebesar apa pun bisa diatasi,” ujarnya. (RIL/SET)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
