Pranala.co, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menggerakkan langkah bersama untuk menekan angka kemiskinan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pemkab menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2025, Selasa (9/12/2025).
Rakor berlangsung di Ruang Damar, Gedung Serba Guna (GSG) Bukit Pelangi. Kegiatan ini dihadiri kepala perangkat daerah, lembaga mitra pembangunan, pimpinan perusahaan, dan tim sekretariat TKPKD. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan kemiskinan di Kutim.
Plt Kepala Bappeda yang juga Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang), Noviari, menyampaikan bahwa Rakor TKPKD adalah agenda rutin. Tujuannya memastikan pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan berjalan efektif.
“Setiap tahun kita melaksanakan rapat koordinasi ini untuk melihat kembali hasil implementasi RAT. Harapannya, rencana aksi ini mampu memberi dampak nyata dalam upaya penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Rakor tahun ini berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Selain itu, juga mengacu pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 yang mengatur tata kerja dan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan daerah.
Dengan dasar regulasi tersebut, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun program dan anggaran yang mendukung strategi penanganan kemiskinan.
Rakor tidak hanya menjadi ajang evaluasi. Forum ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai dukungan terhadap program nasional, termasuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Bappeda menegaskan pentingnya pembaruan dan integrasi data. Data yang mutakhir dan valid memastikan intervensi tepat sasaran, terutama bagi kelompok miskin, rentan, dan prioritas lainnya.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, membuka Rakor secara daring. Ia mengapresiasi pelaksanaan forum ini sebagai sarana penyelarasan kebijakan dalam menanggulangi kemiskinan.
“Kemiskinan adalah persoalan nasional. Penanganannya harus sistematis dan sinergis. Tidak mungkin berjalan efektif bila dilakukan sektoral dan parsial,” tegasnya.
Bupati menekankan tiga fokus utama: Penguatan data dan pelaporan berbasis informasi terintegrasi; Integrasi program lintas sektor agar intervensi tepat sasaran; dan Kolaborasi multipihak untuk mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan menekan kantong-kantong kemiskinan.
Ardiansyah mengajak seluruh peserta berkontribusi aktif dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim.
Melalui Rakor TKPKD Tahun 2025, Pemkab Kutim berharap seluruh pihak semakin memperkuat komitmen bersama. Percepatan penurunan kemiskinan membutuhkan intervensi yang terukur dan berkelanjutan. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
