KETUA Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono menyoroti sejumlah layanan, khususnya pengelolaan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS).
Komisi II memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pendapatan asli daerah (PAD) dan aset daerah. Mereka mengundang direksi RSUD AWS untuk membahas transparansi pengelolaan dana di Kalimantan Timur.
“Pengelolaan belanja umum daerah di Kaltim harus transparan dan dapat diakses masyarakat,” tuturnya, Kamis (26/10/2023).
Selain itu, dibahas pula kasus-kasus seperti penggelapan dana TPP di rumah sakit tersebut hingga hal-hal yang perlu diantisipasi bersama. Dia juga mengungkapkan niatnya mengundang Komisi IV, yang berfokus pada pelayanan masyarakat. Namun, pertemuan itu harus tertunda karena jadwal yang padat.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono juga meminta data pendapatan dari rumah sakit dan laboratorium yang ada di Kaltim, serta menekankan pentingnya dukungan terhadap rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat.
Dia juga menyoroti pentingnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terlebih dalam pengelolaan rumah sakit. Dia menekankan, meski peralatan medis canggih, SDM yang berkualitas juga diperlukan. Karena itu, dia mendorong peningkatan kualifikasi tenaga medis dan pelayanan yang baik.
Lanjutnya, rumah sakit di Kaltim merupakan salah satu rumah sakit terlengkap di Indonesia. Sebab, dia berharap, masyarakat Kaltim mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik di sana, tanpa perlu pergi ke daerah lain.
Termasuk sistem manajemen yang baik dalam rumah sakit, termasuk sistem manajemen informasi, layanan medis, dan keuangan. Dia menekankan perlunya mencegah potensi penyalahgunaan dana dengan menggunakan teknologi seperti sistem cashless.
“Kami berkomitmen terus memantau dan meningkatkan pengelolaan rumah sakit dan pendapatan daerah, hal itu demi kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tandasnya. (ADS/DPRD KALTIM/hms7)
