Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) siap mendukung penuh pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten dan kota. Program nasional ini akan menjadi tulang punggung pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo.
Hal itu ditegaskan langsung Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud usai menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dr. Dadan di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (8/7/2025).
“Saya sangat setuju. Ini program luar biasa. Kami siap mengawal agar SPPG bisa berjalan baik di Kaltim,” ujar Gubernur Harum.
Meski mendukung penuh, Gubernur Kaltim menyoroti sejumlah tantangan, terutama dari sisi geografis. Dengan luas wilayah mencapai 127.000 km² dan penduduk 4,1 juta jiwa, Kaltim memiliki banyak wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
“Seperti kawasan pesisir di Kutai Kartanegara — Sepatin, Tani Baru, dan Muara Pantuan — infrastrukturnya masih terbatas. Termasuk sekolah dan fasilitas umum,” jelasnya.
Untuk itu, Rudy mendorong adanya penyesuaian standar dan fleksibilitas pelaksanaan SPPG di daerah pedalaman. Sebaliknya, untuk kota-kota besar seperti Balikpapan, pelaksanaan program ini diyakini akan berjalan optimal.
Dalam waktu dekat, Pemprov Kaltim akan mengundang seluruh bupati dan wali kota. Tujuannya untuk menyusun peta kesiapan dan menentukan lokasi SPPG serta homebase operasional di tiap daerah.
Gubernur juga menanyakan soal evaluasi dan jangka waktu pelaksanaan program agar dapat memberi kepastian bagi mitra pelaksana di lapangan.
30 Ribu Tenaga Disiapkan, Rp10 Miliar per SPPG
Menurut Kepala BGN Dr. Dadan, rencananya akan dibangun tiga SPPG di setiap kabupaten/kota di Kaltim. Total nasional, BGN akan membangun 350 SPPG dengan alokasi anggaran Rp10 miliar per unit per tahun.
“SPPG akan menjadi dapur utama penyediaan makanan bergizi sesuai standar nasional,” kata Dadan.
Setiap unit SPPG akan diperkuat 3 personel inti: Kepala SPPG (pegawai pusat), ahli gizi, dan akuntan (PPPK daerah). Ditambah 50 relawan untuk distribusi dan pelayanan masyarakat.
Secara nasional, program ini akan menyerap sekitar 30 ribu tenaga kerja.
Tak hanya soal gizi, program ini juga menyentuh sisi ekonomi. SPPG akan membeli langsung bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, dan pedagang lokal. Mulai dari beras, telur, ikan, sayur, hingga bumbu masak.
“Aktivitas ini akan menggerakkan ekonomi desa. Dana triliunan akan mengalir ke masyarakat Kaltim,” ujar Gubernur Harum.
Pertemuan penting ini turut dihadiri Sekda Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian Ujang Rachmat, serta sejumlah kepala OPD terkait.
