Pranala.co, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah berpacu dengan waktu. Target perekrutan murid untuk tiga Sekolah Rakyat rintisan masih terkendala, terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD) yang belum diminati.
Untuk mengatasi hal itu, Dinas Sosial Kaltim mengerahkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar proses identifikasi dan validasi calon siswa bisa dipercepat.
Tiga lokasi rintisan Sekolah Rakyat berada di: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP); Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP); dan SMA Negeri 16 Samarinda.
Dari ketiganya, Sekolah Rakyat di BPMP mencatat progres paling maju.
“Di BPMP, siswa sudah mulai direkrut dan menjalani pemeriksaan kesehatan,” kata Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Rabu (9/7/2025).
Sekolah ini menampung masing-masing 50 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.
Sementara itu, Sekolah Rakyat di SMAN 16 Samarinda dan BPVP masih dalam tahap percepatan.
“Kami sudah berkoordinasi intensif. Insya Allah, paling lambat Jumat (11/7), Kementerian PUPR mulai menyiapkan ruang kelas dan sarana prasarana di SMAN 16,” tambah Andi.
Namun, ada tantangan besar di jenjang SD. Andi mengakui bahwa peminat untuk SD sangat rendah dibanding SMP dan SMA.
“Ini bukan cuma di Samarinda, tapi jadi masalah nasional. Dari 100 titik Sekolah Rakyat tahap pertama, hanya tiga yang mengusulkan jenjang SD,” ungkapnya.
Sebagai solusi, Dinas Sosial akan mendekati panti asuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) agar kuota siswa bisa terpenuhi, terutama anak-anak putus sekolah.
Pendamping PKH dilibatkan langsung dalam proses verifikasi dan validasi. Mereka juga bertugas menyampaikan informasi kepada orang tua bahwa anak-anak akan diasramakan selama menempuh pendidikan.
Soal tenaga pengajar, Andi memastikan bahwa seluruh guru dan kepala sekolah akan disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Rekrutmen guru sedang berjalan secara nasional. Penempatannya akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” jelasnya.
Semua calon siswa nantinya wajib melewati proses verifikasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
