pranala.co – Tahun ini, jatah kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Bontang mengalami penurunan. Dari 17.252 kiloliter, menjadi 15.933 kiloliter.
Itu artinya ada penurunan solar sekira 1.319 kiloliter. Pemkot Bontang dan DPRD turut memperjuangkan agar kuota tersebut bisa sama seperti tahun sebelumnya.
Caranya dengan mendatangi Kantor Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yang ada di Jakarta beberapa waktu lalu. Hal itu disampaikan Rustam, Ketua Komisi II saat rapat gabungan bersama Pemkot dan perwakilan PT Pertamina beberapa waktu lalu.
Langkah itu pun turut diapresiasi PT Pertamina. Sebab dari sepuluh kabupaten kota di Kaltim, yang baru bertandang ke BPH Migas hanya Bontang dan Berau.
“Kunjungan itu tentu tidak akan sia-sia sebab keluhan itu (kekurangan solar) akan didengar. Apalagi BPH Migas tidak memiliki kantor perwakilan di provinsi. Kami (PT Pertamina) sebagai operator tinggal menunggu saja keputusannya seperti apa nanti,” kata Robi Kurniawan, Sales Branch Manager III Kalimantan Timur-Utara (Kaltimut) PT Pertamina, saat dikonfirmasi belum lama ini.
Pertamina berharap, kuota tersebut bisa kembali seperti tahun sebelumnya. Tentunya, sambung Robi, Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang ada di Bontang harus memperlihatkan bahwa kuota yang telah diberikan bisa dihabiskan alias tidak disia-siakan.
Jangan sampai kejadian di tahun lalu terulang, yakni tidak bisa menghabiskan stok yang sudah diberikan. Bahkan di triwulan terakhir 2022, terjadi defisit penyerapan solar di Bontang sebanyak 57 kiloliter.
“Soal berapa usulan besaran penambahan kuota, itu ranahnya di Pemkot dan DPRD Bontang. Sebab mereka yang paling tahu kondisinya. Tapi kami dukung adanya penambahan ini dan akan kami tindaklanjuti nanti,” tandas Robi. (*)
