SANGATTA, Pranala.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan kondisi inflasi daerah masih relatif terkendali. Meski demikian, sejumlah catatan penting muncul, terutama terkait kenaikan harga komoditas pangan dan akurasi data harga di lapangan.
Hal itu terungkap dalam rapat pemantauan inflasi yang digelar di Ruang Rapat Diskominfo Staper Kutim, Senin (6/4/2026). Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan bahwa pergerakan inflasi di Kutim tidak menunjukkan lonjakan maupun penurunan signifikan.
“Daya beli masyarakat masih terjaga,” ujarnya.
Namun, perhatian khusus tertuju pada komoditas telur. Di pasar lokal, harga telur tercatat rata-rata Rp1.927 per butir. Jika dikonversi ke satuan kilogram, angka tersebut setara sekira Rp34.700—lebih tinggi sekira Rp4.700 dibandingkan harga acuan nasional yang berada di kisaran Rp30.000 per kilogram.
Menurut Mahyunadi, perbedaan metode penghitungan antara satuan butir di pasar lokal dan kilogram di tingkat nasional menjadi salah satu kendala dalam membandingkan harga secara akurat.
Selain telur, komoditas cabai merah juga menjadi sorotan. Dalam rapat tersebut terungkap adanya selisih antara data harga yang dirilis Dinas Perdagangan dengan kondisi riil di lapangan.
“Perlu pemantauan lebih teliti dan cross-check langsung ke pasar agar data benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Secara nasional, inflasi tercatat sebesar 0,41 persen secara bulanan (month-to-month) dan 3,84 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara itu, Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kutim berada di angka 0,99 persen, atau sekitar 0,5 persen lebih tinggi dibandingkan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Mahyunadi juga mengungkapkan rencana penerapan kebijakan Work From Home (WFH) di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut akan segera diformalkan melalui keputusan bupati.
Ia menekankan pentingnya akurasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dinas Perdagangan diminta meningkatkan frekuensi pemantauan serta validasi harga agar langkah pengendalian inflasi lebih tepat sasaran.
Tak hanya membahas inflasi, rapat juga menyinggung isu jangka panjang, yakni transisi energi. Pemerintah daerah mulai mendorong penggunaan energi terbarukan, termasuk energi surya dan kendaraan listrik.
Menurut Mahyunadi, kendaraan listrik dinilai lebih efisien dari sisi biaya operasional. Perjalanan pulang-pergi Sangatta–Balikpapan, misalnya, diperkirakan hanya membutuhkan biaya sekira Rp125 ribu.
“Ke depan, dinas-dinas didorong mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari efisiensi energi,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyoroti kondisi harga cabai pasca-Lebaran yang sempat melonjak hingga Rp180 ribu per kilogram. Meski kini mengalami penurunan, harga tersebut masih tergolong tinggi.
Ia mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan dengan menanam cabai sebagai langkah antisipasi menjelang Hari Raya Iduladha, mengingat masa tanam cabai berkisar dua hingga tiga bulan.
Selain itu, Jimmi juga menyinggung faktor lain yang memengaruhi harga telur, yakni pakan ternak. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dinilai menjadi tantangan bagi stabilitas harga di Kutim.
“Perlu upaya menuju kemandirian pangan, termasuk produksi pakan mandiri,” ujarnya. (RIL)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
