Pranala.co, SAMARINDA – Janji politik itu akhirnya benar-benar ditepati. Tepat satu tahun setelah menyampaikan visi pendidikan gratis bagi masyarakat Kalimantan Timur, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud resmi mengumumkan pencairan dana Gratispol, program unggulan pendidikan gratis untuk jenjang S1, S2, hingga S3.
Pengumuman tersebut disampaikan Gubernur Rudy melalui akun media sosial pribadinya pada 13 November 2025. Dalam unggahan itu, ia menuliskan kalimat yang begitu simbolis:
“Tentang waktu 13 November 2024 saya sampaikan visi pendidikan gratis. Hari ini, setahun kemudian, saya umumkan realisasi programnya. Indah menjadi kupu-kupu.”
Kalimat itu menggambarkan proses transformasi dari sebuah ide, menjadi kebijakan nyata yang langsung dirasakan masyarakat.
Rudy memastikan bahwa Pemprov Kaltim resmi menyalurkan Rp44.153.600.000 sebagai dana hibah pendidikan Gratispol. Dana tersebut dialokasikan khusus untuk biaya pendidikan di tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kalimantan Timur.
“Gratispol bukan sekadar program. Ini investasi strategis membangun SDM unggul. Kami ingin setiap anak Kaltim punya kesempatan kuliah tanpa terbebani biaya yang mahal,” tegas Rudy.
Ia juga menekankan bahwa dana hibah wajib digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran oleh pihak kampus.
Berikut rincian alokasi dana Gratispol untuk tujuh PTN di Kaltim:
- Universitas Mulawarman (Unmul) – Rp22.454.300.000
- Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) – Rp6.382.100.000
- UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) – Rp4.898.600.000
- Institut Teknologi Kalimantan (ITK) – Rp4.680.500.000
- Poltekkes Kemenkes Samarinda – Rp3.562.940.000
- Politeknik Negeri Balikpapan (Poltekba) – Rp1.570.360.000
- Politeknik Pertanian Negeri Samarinda (Politani) – Rp604.800.000
Dana tersebut digunakan khusus untuk menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa penerima. Sementara biaya lain di luar UKT—seperti perlengkapan, praktikum, dan uang gedung—tetap menjadi tanggung jawab mahasiswa.
Rudy menegaskan bahwa setiap kampus penerima dana diwajibkan melakukan verifikasi ketat terhadap mahasiswa calon penerima.
“Verifikasi harus sesuai jumlah mahasiswa baru tahun akademik berjalan dan mengikuti ketentuan hibah yang berlaku,” jelasnya.
Langkah ini diyakini mampu memastikan bahwa dana benar-benar disalurkan kepada mahasiswa yang membutuhkan, bukan sekadar formalitas administrasi.
Bagaimana dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS)? Gubernur Rudy memastikan bahwa pencairan dana untuk kampus swasta akan dilakukan setelah semua berkas administrasi hibah dinyatakan lengkap.
Pemprov Kaltim juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas agar PTS ikut berperan dalam mencetak lulusan berkualitas di daerah.
Program Gratispol menjadi bukti bahwa visi besar Rudy Mas’ud – Seno Aji saat kampanye lalu bukan sekadar retorika. Dalam waktu satu tahun, program itu sudah berubah menjadi kebijakan publik yang menyentuh ribuan mahasiswa di seluruh Kaltim.
Masyarakat menyambut hangat kebijakan ini. Banyak yang menyebut Gratispol sebagai “angin segar” di tengah tingginya biaya pendidikan tinggi.
“Kami ingin anak-anak Kaltim tak perlu takut bermimpi kuliah. Ini awal dari perjalanan panjang menuju Generasi Emas Kalimantan Timur,” tutup Rudy Mas’ud. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
