SAMARINDA – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) mengumumkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kaltim yang diukur dengan Gini Ratio pada Maret 2024 adalah sebesar 0,321.
Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,322, demikian disampaikan Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, dalam keterangan resminya.
Penurunan ini juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,325, turun 0,003 poin dari Maret 2023 yang sebesar 0,328.
Sementara itu, di daerah perdesaan, Gini Ratio pada Maret 2024 adalah 0,289, juga mengalami penurunan sebesar 0,003 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2023 yang tercatat 0,292.
Sejak Maret 2019 hingga Maret 2021, Gini Ratio Kalimantan Timur mengalami fluktuasi. Angka tersebut sempat menurun pada awal pandemi Covid-19, namun meningkat pada Maret 2021. Setelah itu, tren menunjukkan penurunan yang konsisten dari Maret 2022 hingga Maret 2024.
Yusniar Juliana menjelaskan bahwa Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, sementara nilai yang mendekati 0 menunjukkan pemerataan pendapatan yang lebih baik.
Gini Ratio bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, di mana setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sebaliknya, Gini Ratio bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, di mana satu orang memiliki segalanya sementara orang lain tidak memiliki apa-apa.
Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah pada Maret 2024 sebesar 21,24 persen. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 21,16 persen, sementara di daerah perdesaan mencapai 22,46 persen.
Dengan demikian, ketimpangan di daerah perkotaan dan perdesaan di Kalimantan Timur termasuk dalam kategori rendah menurut kriteria Bank Dunia.
Tren penurunan Gini Ratio di Kalimantan Timur mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut. Dengan komitmen yang terus berlanjut, diharapkan ketimpangan dapat semakin ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. (*)
Discussion about this post