“Semua lini berdampak. Kisaran 75 persen urusan sektor ekonomi. Hanya 25 persen yang tidak terdampak langsung,” Ketua Bapemperda DPRD Bontang, Ma’ruf Effendi.
PRANALA.CO – Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah diketok menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini membawa dampak revisi peraturan daerah (Perda) di Kota Bontang, Kalimantan Timur.
Sedikitnya ada 58 perda mengalami revisi. Tujuannya sebagai harmonisasi regulasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ini diungkapkan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bontang, Ma’ruf Effendi.
“Hasil tindak lanjut Surat Edaran (SE) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). DPRD dan Pemkot bagian hukum menemukan ada 58 Perda yang akan masuk daftar untuk segera direvisi,” katanya.
Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bilang dengan terbitnya UU Onimbus Law, tidak serta merta diartikan hanya berdampak pada sektor ketenagakerjaan saja.
Sebab, sejumlah sektor seperti pertanian, perikanan, kelautan, perindustrian, perdagangan, pelayaran, penerbangan, kawasan ekonomi khusus, jaminan produk halal, hingga penyelenggaraan ibadah umroh turut terdampak. Sehingga regulasinya harus seirama dengan regulasi tersebut.
“Semua lini berdampak. Kisaran 75 persen urusan sektor ekonomi. Hanya 25 persen yang tidak terdampak langsung,” tambahnya.
Pasca-diberlakukannya Omnibus Law, pemerintah pusat pun telah menerbitkan 49 aturan pelaksana Undang-undang Cipta Kerja. Terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP), dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
[KS|ADS]
