Demo Tolak Tunda Pemilu, Aliansi Mahasiswa Kaltim bakal Geruduk DPRD

pranala.co – Setidaknya ribuan mahasiswa yang tergabung dalam dalam Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Samarinda menolak perpanjangan masa jabatan presiden, dan kenaikan harga BBM hingga pajak pertambahan nilai (PPN).

“Aksi bakal dimulai dari pagi hari sampai target kami terpenuhi. Lokasinya di DPRD Kaltim,” ujar Korlap II Aliansi Mahakam Alfonsius Rimba, Minggu (10/4/2022).

Baca Juga

Meriah! East Borneo International Folklore Festival Dimulai dengan Pawai Kirab Budaya

26 Jul 2024

Dia menerangkan aksi yang direncanakan pada pagi ini merupakan konsensus atau kesepakatan dari musyawarah yang digelar beberapa hari terakhir. Dan merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi yang sempat dilakukan beberapa waktu lalu.

“Sikap Aliansi Mahakam adalah bentuk pengawalan terhadap keputusan pemerintah yang dinilai abai terhadap rakyat,” kata Wakabid organisasi DPC GMNI Samarinda tersebut.

Pihaknya menilai langkah pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga BBM, kemudian tarif PPN menjadi 11 dari 10 persen, hingga wacana penundaan pemilu merupakan bentuk nafsu politik demi kepentingan oligarki.

Baca Juga

Jasad Bocah 13 Tahun Ditemukan setelah 12 Hari Tenggelam di Sungai Mahakam Samarinda

04 Jul 2024

“Kami menolak ketiganya. Batalkan kenaikan harga BBM serta PPN kemudian menentang wacana penundaan pemilu,” tegas Alfonsius.

Bagi Aliansi Mahakam, lanjutnya, tak ada urgensi jelas terkait penundaan pemilu tersebut. Terlebih lagi rencana tersebut jauh dari konstitusi dan mengkhianati reformasi. Tak hanya itu, khusus urusan tunda pemilu aturannya begitu gambling tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pemilu itu lima tahun sekali.

“Dalam Pasal 7 aturan yang sama juga menyebut masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap (fix term) yakni lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” tegasnya.

Kata dia, penundaan pemilu berpotensi mencoreng muka bangsa karena ingkar dengan komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Selain itu, penangguhan pesta demokrasi sama dengan menunda regenerasi kepemimpinan yang seharusnya terus berjalan.

“Ihwal tersebut ada alasannya. Kekuasaan yang terlalu panjang berpotensi membuka praktik korupsi,” kata dia.

Selain di Kalimantan Timur, aksi-aksi mahasiswa dengan tuntutan serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain di Indonesia. Beberapa di antaranya di Palembang (Sumatera Selatan), depan Istana Bogor (Jawa Barat), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), hingga Ambon (Maluku).

Pada hari ini di Jakarta, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bakal menggelar aksi demonstrasi menolak perpanjangan massa jabatan presiden di Gedung DPR. Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan pihaknya sengaja melakukan aksi di Gedung DPR dengan harapan para wakil rakyat tetap menjalankan amanat konstitusi dengan tidak memperpanjang masa jabatan presiden.

“Karena kita ingin memastikan konstitusi yang ada berjalan. Maka dari itu kita akan mengawal dari uu dan memastikan DPR RI melaksanakan konstitusi dengan baik sesuai dengan yang sudah ada,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Minggu (10/4).

Ia mengatakan ada empat tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi itu”

1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.

Terkait penundaan pemilu hingga wacana presiden tiga periode, Jokowi telah meminta para menterinya setop membicarakan wacana tersebut.

Bukan hanya itu, dalam rapat penyelenggaraan pemilu yang rekamannya diunggah di Youtube Sekretariat Negara, Jokowi pun memastikan pelaksanaan pemilu 2024 tetap sesuai jadwal di mana pencoblosan dilakukan 14 Februari 2024.

(cn/id)