Bontang, PRANALA.CO – Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menggagas langkah ambisius untuk menekan angka pengangguran hingga nol persen. Melalui sistem penyaluran tenaga kerja berbasis data terpadu, Pemkot berkomitmen memastikan setiap pencari kerja mendapatkan kesempatan yang setara dan sesuai dengan kebutuhan industri.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menjelaskan bahwa sistem ini akan menghimpun seluruh data tenaga kerja lokal dalam satu platform terintegrasi. Data tersebut menjadi acuan utama bagi perusahaan dalam merekrut pekerja sesuai keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan.
“Semua data dikumpulkan dalam satu sistem. Ketika perusahaan butuh, langsung bisa diketahui siapa yang sudah menganggur paling lama, keahlian mereka apa, dan langsung disalurkan sesuai kebutuhan,” ujar Agus Haris.
Langkah ini disebut sebagai bagian konkret dari program besar Pemerintah Kota Bontang untuk mencapai zero unemployment di masa mendatang.
Namun, Agus tidak menampik adanya perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran sekira 7 ribu orang dan data dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang mencatat sekira 5 ribu orang. Perbedaan tersebut disebabkan oleh metode pendataan yang digunakan masing-masing instansi.
“BPS memakai pendekatan berbasis keluarga, sementara kami mencatat individu yang benar-benar aktif mencari kerja,” tambahnya.
Agus juga menyoroti masih adanya ketimpangan antara kebutuhan industri dengan kompetensi tenaga kerja lokal, khususnya dalam bidang teknik sipil dan pekerjaan di ketinggian. Sebagai solusinya, pemerintah akan menyelenggarakan pelatihan vokasi yang didanai melalui anggaran perubahan tahun ini.
“Target kami, di tahun 2026 tidak ada lagi tenaga kerja yang tidak sesuai kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan,” tegasnya.
Salah satu tantangan terbesar adalah kebutuhan tenaga kerja tahunan yang melonjak drastis selama masa turnaround (TA) atau shutdown industri, dengan kebutuhan mencapai 1.900 hingga 2.000 orang per tahun. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah akan menerapkan sistem rotasi agar setiap pencari kerja mendapatkan kesempatan.
“Setelah masa kerja selesai, tenaga kerja yang terlibat akan kembali ke antrean paling bawah. Ini menjawab keluhan soal ketimpangan peluang kerja,” jelasnya.
Lebih jauh, Pemkot Bontang akan berperan sebagai jembatan antara pencari kerja dan perusahaan. Perusahaan cukup menyampaikan kebutuhan, sementara Disnaker akan menyaring dan mengirimkan kandidat yang sesuai.
“Sistem ini mulai diterapkan semester dua tahun ini. Kami optimistis langkah ini menjadi solusi jangka panjang mengatasi pengangguran di Bontang,” pungkasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 2