pranala.co – Bontang sukses jadi tuan rumah Rakorda Adminduk alias Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) serta Kabupaten dan Kota Se-Kaltim. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari mulai 16-18 Maret 2023.
Kegiatan yang dihadiri seluruh perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Kaltim itu diawali dengan malam penyambutan (welcome party) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang, Kelurahan Bontang Baru, Kamis (16/3/2023) malam.
Keesokan paginya Jumat (17/3/2023), pelaksanaan acara inti yakni Rakorda di Lembah Permai Adventure Park, Jalan Arief Rahman, Kelurahan Belimbing. Siang hingga malam harinya, dilanjutkan pertandingan persahabatan olahraga bulu tangkis dan futsal antar Disdukcapil se-kabupaten dan kota di Kaltim. Kemudian di hari terakhir Sabtu (18/3/2023), seluruh peserta Rakorda diajak ke Kampung Malahing untuk melihat pelayanan adminduk di salah satu wilayah pesisir Kota Taman.
Dalam kesempatan itu, Soraya turut menyerahkan Kartu Indonesia Anak (KIA) dan KTP-el secara simbolis kepada perwakilan anak dan warga setempat. Rangkaian terakhir, peserta juga diajak mengunjungi salah satu destinasi wisata andalan Bontang, Pulau Beras Basah. Diharapkan, kunjungan ini dapat meningkatkan promosi dan kunjungan pariwisata, sehingga sejalan dengan visi misi Pemkot Bontang.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita menyampaikan, pelaksanaan Rakorda bertujuan untuk mengevaluasi kinerja selama 2022 lalu. Berikutnya memantapkan kinerja di 2023, serta menyongsong dan mempersiapkan Pemilu dan Pilkada di 2024 mendatang.
Soraya menjabarkan, kinerja DKP3A di 2022 lalu berhasil mencapai level 4 (level terbaik). Pencapaian itu, kata dia, tidak lepas dari capaian di setiap Disdukcapil kabupaten/kota. Meskipun tidak semua meraih level 4, namun antara satu dengan yang lain bersifat saling subsidi silang. Sehingga capaian kabupaten/kota yang tinggi, bisa menutupi yang masih rendah.
“Alhamdulillah antar Disdukcapil kabupaten/kota saling kompak. Selain silaturahmi, di Rakorda ini kami juga menyatukan persepsi agar bisa mencapai kinerja yang terbaik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ucapnya.
Pekerjaan Rumah (PR) bagi Disdukcapil yang cukup berat di 2023, sambung Soraya, yakni aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Yang mana, ditetapkan target 25 persen dari jumlah keseluruhan yang telah merekam KTP-elektronik, harus sudah teraktivasi. Sedangkan di 2024, harus menggiatkan perekaman KTP-el bagi calon pemilih pemula.
“Untuk IKD, saat ini kabupaten/kota rata-rata masih di bawah satu persen. Memang ini cukup berat. Namun akan kami maksimalkan semampu kami,” beber Soraya.
RAIH BERBAGAI PENGHARGAAN, PEMKOT APRESIASI
WALI Kota Bontang Basri Rase yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum, Safirah Nurul Hidayati, mengungkapkan apresiasinya kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-Kaltim atas capaiannya menata administrasi kependudukan. Sehingga semua program yang terkait dengan penataan administrasi kependudukan, dapat terlaksana dengan baik.
“Hal ini tidak terlepas dari perintah tegas satu komando dari Ditjen Disdukcapil Kementrian Dalam Negeri yang berwenang menyelenggarakan pemeriksaan dan pelaksanaan kebijakan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,” jelasnya.
Syarifah juga mengapresisi kinerja Disdukcapil Bontang, yang juga telah menjalankan tugas dan fungsi pokoknya dengan baik membantu wali kota dalam melaksanakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil. Bahkan telah berhasil mendapatkan penghargaan dari Direktorat Kependudukan Pencatatan Sipil.
Tahun ini. lanjut Syarifah, menjadi tahun yang berat untuk Disdukcapil daerah. Karena selain disibukan dengan pelayanan yang sesuai target secara nasional.
Disdukcapil juga diminta mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 14 Februari 2024 dan Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Ini melalui sinkronisasi data pemilih dengan data penduduk dan menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan untuk KPU.
“Jadi KPU akan menggunakan untuk memverifikasi data kependudukan atau NIK, jangan sampai nanti orangnya sudah tidak ada tapi namanya masih mencoblos,” tegasnya.
Diharapkan juga, seluruh Disdukcapil Provinsi Kaltim dapat mendukung percepatan penggunaan kependudukan digital. Dalam hal ini, target 2023, seluruh ASN di Bontang harus sudah menggunakan kependudukan digital tersebut. (*)
Discussion about this post