pranala.co – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3) Bontang mulai menerapkan program pemetaan Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau disebut Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA).
Tujuannya, untuk menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat serta mengantisipasi potensi dampak kerawanan pangan yang menyababkan gizi buruk.
FSVA sendiri, merupakan program pemerintah pusat yang berbentuk peta tematik dengan menggambarkan visualisasi geografis suatu wilayah yang dilengkapi data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP3 Bontang, Debora Kristiani menjelaskan, untuk mewujudkan program tersebut, saat ini pihaknya sedang proses pengumpulan data di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data tersebut nantinya akan menjadi acuan dasar untuk menentukan kebijakan pemerintah daerah terkait penurunan angka kemiskinan, balita stunting dan angka rawan pangan.
“Sebenarnya program ini sudah lama tapi baru bisa dilaksanakan tahun ini,” ucap Debora saat dikunjungi di ruangan kerja, Rabu (18/8).
Kata dia, mewujudkan ketahanan pangan tidak hanya bertujuan untuk mencapai status tahan pangan saja, tetapi juga untuk memperkecil risiko terjadinya kerawanan pangan, menyediakan informasi dan data yang tepat, serta memudahkan dalam menetapkan prioritas intervensi program.
Adanya peta tersebut dapat memberikan informasi terkini tentang ketahanan dan kerentanan pangan. Yang mana sangat diperlukan sebagai alat evaluasi terhadap program yang dilaksanakan tiap daerah.
“Jadi kita mudah mengenali daerah mana saja yang sedang rentan pangan. Skemanya seperti peta infografis penambahan covid itu,” sambungnya.
Meski program tersebut baru dimulai menurut pandangannya Bontang minim terhadap kerentanan pangan. Hal tersebut ia ungkapkan sebab melihat banyaknya masyarakat Bontang yang mulai gemar bertanam.
“Minim bukan berarti tidak ada loh ya. Kerentanan pangan lebih dominan pada penduduk yang kurang sejahtera yang sulit dijangkau pendistribusian pangan,” jelasnya.
Sebagai informasi, program FSVA ini menghabiskan dana sebesar Rp 28 juta yang berasal dari bantuan pemerintah pusat, dan untuk tim penyusun peta turut melibatkan 12 OPD.
“Kemarin kita ada pelatihan dari pemerintah pusat dan mereka tau kalau Bontang itu belum ada program FSVA. Makanya langsung di bantu dengan dana tersebut,” tutupnya. (*)
