Pranala.co, BERAU — Potensi besar dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dari perusahaan di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau. Dewan menilai kontribusi perusahaan melalui program tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Anggota DPRD Berau, Ratna, mengatakan pemerintah daerah dapat mencontoh pola yang diterapkan Kabupaten Malinau dalam memanfaatkan dana TJSL perusahaan.
Menurutnya, keberhasilan Malinau menggelar kegiatan besar dengan dukungan penuh dari perusahaan patut menjadi pembelajaran bagi Berau yang memiliki jumlah perusahaan lebih banyak.
“Sampai sekarang kita belum melihat dampak signifikan dari pemanfaatan TJSL perusahaan di Berau,” ujar Ratna.
Ratna menjelaskan, Kabupaten Berau memiliki ratusan perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, terutama pertambangan dan perkebunan.
Dengan jumlah tersebut, potensi kontribusi TJSL sebenarnya sangat besar jika dikelola secara terarah dan terkoordinasi.
Namun hingga kini, ia menilai pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan tersebut belum memberikan dampak yang maksimal terhadap pembangunan daerah.
“Padahal jumlah perusahaan kita cukup banyak. Potensi kontribusi TJSL tentu sangat besar jika dikelola dengan baik,” katanya.
Belajar dari Kabupaten Malinau
Ratna mencontohkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malinau yang mampu menyelenggarakan sebuah kegiatan berskala besar dengan dukungan dana TJSL perusahaan.
Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki nilai anggaran mencapai sekitar Rp8 miliar dan seluruh pembiayaannya berasal dari kontribusi perusahaan tanpa menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Malinau bisa menggelar event besar dengan anggaran sekitar Rp8 miliar yang sepenuhnya berasal dari TJSL perusahaan, tanpa melibatkan APBD,” ungkapnya.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan dapat memberikan dampak positif, baik bagi pembangunan maupun penyelenggaraan kegiatan daerah.
Ratna menilai, sangat disayangkan apabila Berau yang memiliki potensi perusahaan lebih besar justru belum mampu memaksimalkan kontribusi TJSL secara optimal.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Berau untuk membangun sistem pengelolaan program CSR yang lebih terarah, transparan, dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan pengelolaan yang baik, program TJSL perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, kegiatan sosial, hingga pengembangan potensi daerah.
“Jika dikelola dengan baik dan terkoordinasi, TJSL perusahaan tentu bisa sangat membantu pembangunan daerah tanpa harus membebani APBD,” pungkasnya. (ADS/DPRD BERAU)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
