JAKARTA, Pranala.co – Pemerintah Kota Bontang memperjuangkan kejelasan nasib para tenaga honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengunjungi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta, Rabu (15/5/2025).
Dalam pertemuan itu Wawali Agus Haris menyampaikan tiga poin penting yang menjadi keluhan dan harapan dari daerah. Pertama, permohonan dukungan anggaran pengangkatan PPPK.
Kedua, usulan percepatan pengangkatan peserta PPPK paruh waktu yang telah mengabdi cukup lama. Ketiga, harapan agar formasi baru dibuka bagi tenaga kerja non-ASN yang belum terdata dalam database nasional.
“Kami ingin memperjuangkan mereka yang selama ini bekerja dengan dedikasi tinggi, namun belum mendapat kepastian status,” tegas Agus Haris dalam dialog bersama pihak KemenPAN-RB.
Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, yang turut mendampingi kunjungan, menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam pengangkatan PPPK.
Apalagi, Pemkot Bontang juga harus memprioritaskan anggaran untuk penanganan isu strategis seperti kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Kami juga berharap ada kejelasan untuk status para petugas kebersihan dan taman yang selama ini juga bekerja di garda terdepan pelayanan publik,” tambahnya.
Rombongan Pemkot Bontang diterima langsung Hesti, perwakilan Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB, didampingi tim teknis termasuk Cindy, selaku PIC wilayah Kalimantan Timur.
Pihak kementerian mengapresiasi kehadiran dan masukan dari Bontang, serta berjanji akan menindaklanjuti sesuai ketentuan regulasi berlaku. [ID]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1