Pranala.co, ACEH — Air datang tiba-tiba. Lumpur menyusul tanpa ampun. Di sejumlah kantor pertanahan di Provinsi Aceh, lembar demi lembar buku tanah dan surat ukur terendam. Bukan sekadar kertas yang basah. Di dalamnya tersimpan kepastian hukum atas ribuan bidang tanah milik masyarakat.
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025 berdampak pada sedikitnya delapan kabupaten/kota. Data sementara mencatat sekitar 95.000 arsip pertanahan berupa buku tanah dan surat ukur mengalami kerusakan akibat terendam air. Selain itu, tak kurang dari 165.000 warkah atau dokumen pendukung riwayat tanah turut terdampak.
Setiap arsip menyimpan informasi vital: identitas pemilik, riwayat peralihan hak, hingga batas-batas bidang tanah. Ketika arsip rusak, pelayanan pertanahan terancam terhambat. Dalam situasi tertentu, kondisi ini berpotensi memicu sengketa di kemudian hari.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, menyebut proses pemulihan tidak dapat dilakukan secara instan. Jika mengandalkan mekanisme normal, penyelamatan ratusan ribu dokumen itu diperkirakan bisa memakan waktu hingga lima tahun.
Karena itu, percepatan menjadi pilihan. Target yang ditetapkan cukup ambisius: seluruh arsip terdampak dapat direstorasi dan pelayanan kembali normal pada akhir 2026.
Pemulihan arsip bukan sekadar menjemur kertas di bawah sinar matahari. Dokumen yang terendam harus melalui serangkaian tahapan teknis. Mulai dari pembersihan lumpur, pengeringan menggunakan metode khusus, pemilahan berdasarkan tingkat kerusakan, hingga penataan ulang.
Proses ini dilakukan secara hati-hati agar tinta tidak luntur dan kertas tidak hancur. Kesalahan kecil bisa membuat informasi di dalamnya hilang permanen.
Upaya tersebut melibatkan kolaborasi lintas lembaga. Empat pilar utama bergerak bersama, yakni Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci percepatan. Dengan tambahan sumber daya manusia dan keahlian teknis, peluang penyelamatan arsip dalam kondisi optimal semakin besar.
ANRI Turunkan Tenaga Profesional
Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penyelamatan arsip terdampak bencana tidak bisa ditangani satu institusi saja. Menurutnya, penanganan arsip memang terlihat sederhana, tetapi di lapangan membutuhkan ketelitian tinggi, kesabaran, serta koordinasi lintas sektor.
Dalam proses restorasi di Aceh, ANRI menerjunkan tenaga profesional yang bekerja berdampingan dengan jajaran BPN daerah. Kolaborasi juga melibatkan pemerintah daerah dan unsur kebencanaan untuk memastikan pemulihan berjalan terpadu dan sesuai standar kearsipan nasional.
Sementara itu, bagi para taruna STPN, keterlibatan dalam pemulihan arsip menjadi ruang pembelajaran langsung. Mereka tidak hanya mempelajari teori pengelolaan pertanahan di ruang kelas, tetapi juga memahami pentingnya arsip sebagai tulang punggung pelayanan publik saat krisis terjadi.
Di balik musibah, pemerintah melihat peluang pembaruan. Restorasi tidak hanya dimaknai sebagai penyelamatan fisik dokumen, tetapi juga menjadi titik awal percepatan digitalisasi arsip pertanahan.
Arinaldi menekankan bahwa tujuan akhir dari proses ini bukan sekadar mengeringkan dan menyimpan kembali dokumen, melainkan mentransformasikannya ke dalam bentuk digital. Dengan demikian, kantor pertanahan yang terdampak diharapkan dapat bangkit sebagai kantor modern yang mampu melayani masyarakat secara elektronik—lebih cepat, transparan, dan aman.
Digitalisasi dinilai menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko kerusakan serupa di masa depan. Arsip elektronik memungkinkan data tetap terjaga meski terjadi bencana fisik.
Bencana boleh datang tanpa peringatan. Namun, kepastian hukum atas hak masyarakat tidak boleh ikut tenggelam.
Di tengah proses pembersihan lumpur yang belum sepenuhnya usai, upaya penyelamatan arsip pertanahan menjadi simbol komitmen negara menjaga hak rakyatnya. Arsip bukan sekadar dokumen administratif. Ia adalah penjamin hak, fondasi kepercayaan publik, sekaligus nyawa pelayanan pertanahan. (ADS/MW/YZ)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
