pranala.co – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (23/2/2023). Wapres Ma’ruf didampingi langsung PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik.
Dalam kunker kali ini, Wapres Ma’ruf Amin mengecek langsung upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulbar, serta meninjau rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Mamuju. Sebagaimana diketahui, di kabupaten tersebut, terjadi gempa berkekuatan magnitudo (M) 6,2 pada 2021, dan M 5,8 pada 2022.
Sekira pukul 10.00 WIB, Wapres beserta rombongan yang menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandar Udara Tampa Padang Mamuju, Sulbar.
Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam 25 menit, pukul 13.25 WITA Wapres diperkirakan tiba di Mamuju, dan akan disambut oleh Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulbar, seraya diiringi Tarian Selamat Datang.
Ma’ruf pun memimpin langsung Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat. Acara tersebut diikuti oleh Pj Gubernur dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi dan para Bupati se-Sulawesi Barat.
Percepatan Penurunan Stunting di Sulawesi Barat
Dalam kesempatan itu, Wapres Ma’ruf Amin menyampaikan, Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dia menjabarkan, meski pun dalam 4 tahun terakhir prevalensi stunting di Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan, namun Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi dengan prevalensi tertinggi, yaitu mencapai 35 persen.
“Dalam 4 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022, secara umum angka stunting di Sulawesi Barat memang telah turun 6,6 persen. Namun, Sulawesi Barat masih termasuk salah satu provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting Sulawesi Barat masih sebesar 35 persen. Artinya, terjadi kenaikan sebesar 1,2 persen dari tahun 2021,” ujar Ma’ruf di lokasi, Kamis 23 Februari 2023.
Selain itu, menurut Ma’ruf, salah satunya yang menjadi kendala dalam stunting adalah pernikahan anak di bawah umur yang disebutnya tidak bermaslahat.
Ma’ruf menyebut, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Sulawesi Barat masuk kategori Sangat Tahan. Dengan begitu, tidak ada masalah dengan ketersediaan, tinggal bagaimana sumber pangan yang berlimpah tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi asupan gizi ibu hamil dan anak balita.
Paparkan Kendala Pelaksanaan Program
Selain memberikan apresiasi terhadap Pj Gubernur dan para Bupati atas komitmen, kinerja, dan upaya penurunan stunting yang dilakukan, Ma’ruf juga melihat adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program, serta cakupan intervensi yang masih belum baik.
Sebab itu, dia memberikan beberapa arahan pokok untuk tindak lanjut percepatan penurunan stunting di Sulawesi Barat. Ma’ruf meminta agar upaya percepatan penurunan dilanjutkan dengan mengingatkan bahwa penurunan stunting bukan hanya tugas kepemerintahan, namun juga tugas kemanusiaan.
“Perbaiki koordinasi antarpihak, baik dalam lingkup pemerintah daerah, TNI/Polri, maupun dengan lembaga non-pemerintah seperti universitas, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, karena penurunan stunting merupakan tugas bersama,” ucap dia.
Tidak ketinggalan, lanjut Ma’ruf, agar dipetakan kantong-kantong wilayah stunting dan diidentifikasi layanan yang masih kurang dan harus diperbaiki. Diikuti dengan penyusunan program untuk mengintervensi masalah yang ada dengan mengajak semua pihak untuk ikut terlibat. (ADS/SULBAR)
