Pranala.co, BONTANG — Ada yang bikin Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, naik darah Senin kemarin. Bukan soal proyek. Bukan pula soal korupsi. Tapi soal kedisiplinan.
Ya, kedisiplinan camat dan lurah yang malas menghadiri Rapat Paripurna ke-9 Masa Sidang III DPRD Bontang, Senin (23/6/2025). Sebuah forum resmi yang membahas arah kebijakan dan masa depan kota.
Dan mereka absen.
“Sudah kebiasaan. Lagu lama,” kata Neni dalam forum itu. Suaranya tak tinggi, tapi nadanya tajam. Matanya tak berkedip saat menegur.
Ia kecewa. Paripurna, bagi Neni, bukan sekadar formalitas duduk rapi di kursi empuk. Tapi momen penting. Di situlah arah anggaran disepakati. Di situlah para pemegang wilayah—camat dan lurah—seharusnya paham apa yang harus mereka jalankan.
“Jangan aturan saja tidak tahu. Jangan seperti dulu. Sekarang harus berubah,” ujarnya.
Kursi kosong di ruang paripurna itu bukan hanya persoalan absensi. Tapi cermin dari rendahnya komitmen, kata Neni. Lurah dan camat, dalam pandangannya, bukan sekadar jabatan. Tapi perpanjangan tangan pemerintahan.
Bagaimana mereka bisa tahu asal-usul kebijakan kalau tak hadir dari awal pembahasan?
Bagaimana mereka bisa melayani masyarakat dengan baik kalau arah anggaran pun tak mereka pahami?
“Jangan hanya duduk di jabatan, tapi tidak tahu tugas,” tegasnya.
Wali Kota Bontang pun meminta Sekda dan kepala dinas terkait melakukan evaluasi keras. Ini bukan soal marah. Tapi soal tanggung jawab.
Karena kota ini tak bisa dibangun hanya dengan perintah di WhatsApp. Kota ini butuh pejabat yang paham jalur birokrasi. Yang hadir. Yang mendengar. Yang bisa menjawab pertanyaan warga tanpa harus tanya balik ke grup.
Paripurna memang bukan panggung populer. Tapi di sanalah fondasi kebijakan dibangun. Dan pejabat publik, apalagi lurah dan camat, wajib hadir.
“Kalau dulu bisa begitu, sekarang tidak boleh lagi,” tegas Wali Kota Bontang.
[DIAS]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
