Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menghadapi tantangan fiskal pada 2026 menyusul penurunan signifikan dana Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini berimbas langsung pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk alokasi belanja pegawai yang diproyeksikan mencapai sekitar 32 persen.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menjelaskan bahwa secara regulasi belanja pegawai memang memiliki batasan tertentu. Namun, jika dihitung secara akumulatif dalam keseluruhan APBD, angkanya masih dapat ditekan agar tetap berada pada kisaran ideal.
“Kalau dihitung murni memang tidak bisa. Tetapi APBD itu akumulasi. Kalau dihitung secara keseluruhan, masih cukup dan tidak sampai melewati batas yang ditentukan,” ujar Neni, Selasa (19/1/2026).
Penurunan Bankeu membuat Pemkot Bontang harus memutar otak untuk menjaga keseimbangan fiskal sekaligus memastikan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengupayakan tambahan Bankeu dari APBD Provinsi Kalimantan Timur.
“Kalau kita tidak mengejar bantuan keuangan, kasihan pegawai. Dikhawatirkan nanti TPP mereka bisa dipotong. Apalagi banyak pegawai yang sudah mengajukan kredit di bank,” katanya.
Tekanan fiskal kian terasa karena dana bagi hasil (DBH) yang diterima Bontang pada tahun ini juga mengalami penurunan tajam. Situasi tersebut mendorong Neni untuk memperkuat komunikasi politik dengan para wakil rakyat di tingkat provinsi.
“Kita punya banyak anggota DPRD di provinsi, ada dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau. Kita akan meminta dukungan mereka,” ucapnya.
Sebagai gambaran, Bankeu Provinsi Kalimantan Timur yang diterima Kota Bontang pada 2025 tercatat sebesar Rp226 miliar. Pada 2026, angka tersebut menyusut drastis menjadi Rp88 miliar. Menurut Neni, penurunan ini bukan semata dialami Bontang, melainkan hampir seluruh daerah di Kalimantan Timur.
“Ini bukan hanya Bontang. Ada 14 kabupaten dan kota lain yang juga mengalami hal serupa karena dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah memang menurun,” ujar Neni, Sabtu (3/1/2026), usai menghadiri peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama di Bontang.
Meski demikian, Neni meminta masyarakat tidak bersikap pesimistis. Ia menegaskan peluang penambahan anggaran masih terbuka melalui pembahasan APBD Perubahan setelah evaluasi kinerja dan kemampuan keuangan daerah dilakukan.
“Masih ada APBD Perubahan. Kita lihat nanti bagaimana perkembangan fiskalnya,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Pemkot Bontang memilih bersikap realistis dengan menetapkan skala prioritas pembangunan. Salah satu fokus utama pada 2026 adalah penanganan banjir, persoalan krusial yang hingga kini masih membayangi Kota Bontang dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. (FR)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
