SAMARINDA, Pranala.co — Pemerintah Kota Samarinda mempercepat penyusunan anggaran pengendalian inflasi Tahun 2027. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi fluktuasi harga dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Rapat koordinasi khusus dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Samarinda, Hero Mardanus, di Gedung PKK Lantai I, Jalan S. Parman, Kamis (26/3/2026). Pertemuan menggabungkan pembahasan alokasi anggaran dengan evaluasi keberhasilan program yang telah berjalan sejak 2025.
Hero Mardanus menegaskan, road map Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 harus menjadi pedoman operasional, bukan sekadar arsip yang tersimpan di lemari.
“Road map yang sudah disusun ini jangan hanya menjadi dokumen, tetapi harus benar-benar menjadi acuan bersama,” tegas Hero.
Ia meminta tim terkait meninjau ulang efektivitas program yang berjalan. Menurutnya, kondisi inflasi yang dinamis menuntut intervensi pemerintah tetap relevan dan responsif meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran.
“Kita perlu melihat kembali mana program yang masih relevan, mana yang perlu diperkuat, dan bagaimana seluruh intervensi tetap berjalan efektif,” sambungnya.
Kepala Bagian Perekonomian, Nadya Turisna, menyoroti pentingnya ketertiban administrasi dalam setiap kegiatan pengendalian inflasi. Ia menekankan, intervensi di lapangan tak cukup hanya dilakukan tanpa pendukung data yang kuat.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilaksanakan di lapangan, tetapi juga harus ditopang dengan data dan tertib administrasi. Setiap program harus memiliki luaran yang jelas, capaian yang terukur, serta unsur inovasi,” jelas Nadya.
Sinkronisasi data ini menjadi kunci pelaporan ke pemerintah pusat sekaligus evaluasi keberhasilan daerah.
Rapat tersebut juga menegaskan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memastikan kehadiran pemerintah tetap nyata. Hero Mardanus meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengoptimalkan intervensi pasar secara kolaboratif dan tepat guna.
Tantangan efisiensi anggaran, menurutnya, harus dijawab dengan perencanaan matang dan sinergi antarinstansi, bukan dengan mengurangi kualitas pelayanan publik. (RIL/DIAS)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
