BONTANG – Pemasangan Speed Bump di beberapa ruas jalan Kota Bontang, Kalimantan Timur menuai tanggapan warga sekitar. Meski bertujuan baik mengendalikan laju kendaraan, ternyata pembuatan gundukan kecil itu juga memberi dampak cukup mengkawatirkan.
Informasi tambahan, speed bump yaitu sejenis ‘polisi tidur’. Alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km.
Keluhan itu diungkapkan Jemino. Warga Jalan Awang Long, Bontang. Sejak terpasangnya speed bump tepat di depan rumahnya, getaran dari kendaraan besar bermuatan berat yang melintas begitu terasa. Namun, dirinya tak ingin banyak berkeluh kesah. Pemasangan speed bump itu pasti ada niat baik.
“Kawatir ya ada, istilahnya ganggu orang tidur juga tembok rumah bisa retak. Getarannya lumayan terasa sampai belakang rumah,” katanya saat ditemui, Sabtu 17 April 2021.
Ia berharap hal ini bisa ditangani pihak terkait. Misalnya menipiskan ketebalan gundukan atau dengan mengubah desain speed bump. Agar tak terlalu keras efek getarannya. Sebab getaran saat terjadi dapat dirasakan hingga radius 20 meter.
“Mobil biasa tidak terasa, kalau kendaraan besar bermuatan berat biasanya baru terasa,” terangnya lagi.
Pemasangan speed bump ini dikatakan sudah sekitar setahun lalu. Ia pun tak menerima pemberitahuan saat awal pembangunan itu dari instansi terkait. Padahal, kawasan itu termasuk area jalan yang cukup banyak aktivitas lalu lalang kendaraan.
“Sering ada orang jatuh bawa barang bawaan dengan kecepatan tinggi saat melintasinya, biasanya motor. Pernah juga ketika mobil rem mendadak kemudian motor dibelakang mungkin tidak siap dan akhirnya terjadi tubrukan,” kenang pemilik Warung Sabar Menunggu itu.
Sejatinya aturan mengenai pembuatan polisi tidur atau speed bump tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 82 Tahun 2018.
“Yang diatur di Permenhub itu untuk kelas jalan Nasional. Untuk kelas jalan lain sesuai kewenangannya. Jika kelas jalan Provinsi maka menjadi kewenangan Pemprov. Begitu juga dengan kelas jalan Kab/Kota,” kata Kepala Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Pitra Setiawan mengutip kompas.
Pitra mengatakan, jika yang dimaksud adalah larangan membuat polisi tidur untuk kelas jalan lokal, seperti perumahan, maka hal itu mengacu pada Peraturan Daerah (Perda).
Pitra mengatakan, alasan utama masyarakat dilarang membuat polisi tidur adalah karena ada sejumlah aturan teknis yang harus dipatuhi. “Karena sifat polisi tidur itu kan mengurangi kecepatan. Bukan menghentikan kendaraan,” ujar Pitra.
Menurut Pitra, hal tersebut sesuai dengan Permenhub No. 82 Tahun 2018, yakni pada Pasal 58 dan Pasal 59. Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:
“Pembuatan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dilakukan oleh badan usaha yang memenuhi persyaratan dan telah dilakukan penilaian oleh Direktur Jenderal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,”.
Sedangkan Pasal 59 berbunyi sebagi berikut: “Spesifikasi, Jenis, Bentuk dan Ukuran Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini,”
Spesifikasi polisi tidur adalah sebagai berikut:
- Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa
- Memiliki ukuran tinggi antara 8 sampai dengan 15 sentimeter, lebar bagian atas antara 30 sampai dengan 90 sentimeter, dengan kelandaian paling banyak 15 persen
- Memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 sentimeter dan warna hitam berukuran 30 sentimeter. **
