Pranala.co, SANGATTA — Di Jalan Simono, Kelurahan Teluk Lingga, Kutai Timur (Kutim) hamparan lahan seluas 8 hektare itu belum ramai. Namun di sanalah harapan mulai ditanam. Pelan. Tapi pasti.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) sedang menyiapkan sekolah rakyat. Sebuah sekolah berasrama. Gratis. Bertaraf internasional. Ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sekolah ini bukan proyek biasa. Ia dirancang menampung sekira 1.500 orang. Mulai siswa, guru, hingga pengelola. Dari jenjang sekolah dasar, menengah pertama, hingga menengah atas.
Seluruh pembiayaan pembangunan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah pusat yang membangun. Kutim hanya menyiapkan lahan. Dan tugas itu kini hampir selesai.
Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, bercerita awal mula gagasan ini. Proposal sekolah rakyat diajukan ke Kementerian Sosial pada Desember 2025. Awalnya, lahan yang ditawarkan seluas 5 hektare. Namun arah kebijakan berubah.
“Disarankan oleh Kementerian Sosial luasannya delapan hektare. Supaya fasilitasnya bisa lengkap,” ujar Ernata, Selasa (13/1/2026).
Arahan itu langsung dilaporkan kepada Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman. Tak berlama-lama. Keputusan diambil cepat. Lahan diperluas. Proses administrasi dipercepat.
“Pak Bupati langsung setuju. Kami bergerak. Surat perluasan lahan dari pertanahan insyaallah segera rampung,” kata Ernata.
Di atas lahan 8 hektare itu, sekolah rakyat akan berdiri sebagai kawasan pendidikan terpadu. Gedung SD, SMP, dan SMA berdampingan dengan asrama masing-masing jenjang. Fasilitas penunjang disiapkan terpisah namun saling terhubung.
Ada ruang makan khusus tiap tingkat. Lapangan olahraga untuk setiap jenjang. Juga satu lapangan besar. Tempat seluruh siswa berkumpul. Upacara. Bertemu. Menjadi satu.
“Kalau hanya 5 hektare, ada fasilitas yang tidak bisa dibangun. Makanya harus delapan hektare,” jelas Ernata.
Dari sisi akademik, sekolah ini dirancang dengan rombongan belajar terbatas. Dua rombel per tingkat. SD memiliki 12 kelas dari kelas 1 hingga 6. SMP dan SMA masing-masing enam kelas. Setiap kelas berisi 25 siswa. Seluruhnya wajib tinggal di asrama.
Sekolah rakyat ini bukan kerja satu dinas. Ia lahir dari kerja tim. Dinas Sosial menjadi sekretariat. Namun prosesnya melibatkan banyak pihak. Dinas PU, Perkim, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Bappeda, BPKAD, hingga instansi teknis lainnya.
“Ini kerja bersama. Kalau nanti berhasil, itu sukses tim. Bukan satu dinas,” ujar Ernata.
Urusan lahan ditangani Dinas Pertanahan dan BPKAD. Pembangunan fisik sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR.
“Daerah hanya menyiapkan lokasi. Yang membangun pusat,” katanya.
Soal waktu pembangunan, Pemkab Kutim kini menunggu keputusan kementerian. Semua bergantung pada rampungnya administrasi lahan.
Untuk seleksi siswa, mekanismenya juga disiapkan ketat. Dinas Sosial akan mendampingi Badan Pusat Statistik (BPS). Verifikasi keluarga miskin dilakukan langsung ke lapangan.
“Data ada di BPS. Kami mendampingi untuk verifikasi faktual,” jelas Ernata.
Sekolah rakyat ini diharapkan menjadi ruang aman. Anak-anak bisa belajar. Tinggal. Makan. Berkembang. Tanpa cemas soal biaya.
“Bapak Bupati sangat mendukung. Kita sama-sama berdoa agar ini berjalan lancar,” ujar Ernata.
Pemilihan lokasi Simono pun bukan kebetulan. Analis Kebijakan Dinas Pertanahan Kutim, Arham, menjelaskan penetapan lokasi dilakukan melalui rapat lintas perangkat daerah.
Awalnya ada beberapa opsi. Termasuk lahan di Jalan Guru Besar, dekat Sekolah Luar Biasa. Namun biaya pematangan lahannya dinilai terlalu besar.
“Kontur di Simono lebih efisien. Biaya pematangan lebih rendah. Lokasinya juga strategis,” kata Arham.
Dari total 20 hektare aset Pemkab Kutim di kawasan Simono, delapan hektare dialokasikan untuk sekolah rakyat. Status lahannya bersih. Tak ada sengketa.
“Clear and clean. Pemetaan selesai. Lahan siap,” tegas Arham. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
