PRANALA.CO – Pemerintah berencana membangun Sekolah Rakyat di 100 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 2,3 triliun untuk tahun ajaran 2025–2026. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (20/5/2025).
Sekolah Rakyat digadang-gadang sebagai program unggulan untuk menciptakan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Proyek ini akan melibatkan 340 rombongan belajar, dengan masing-masing kelas berisi 25 siswa. Total siswa yang ditargetkan menerima manfaat program ini mencapai 8.850 orang, dan kemungkinan bisa melebihi 10.000 siswa.
“Anggaran kebutuhan operasional Sekolah Rakyat di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026 diperkirakan sebesar Rp 2,3 triliun,” ujar Gus Ipul di hadapan anggota DPR.
Dalam paparannya, Gus Ipul menjelaskan bahwa dana Rp 2,3 triliun tersebut akan digunakan untuk berbagai komponen, antara lain: Rp 487,14 miliar untuk pengadaan sarana dan prasarana seperti laboratorium, komputer, ruang kesenian, perpustakaan, asrama, dapur, dan ruang kelas.
Selain itu, Rp 3,66 miliar untuk penyusunan kurikulum pendidikan dan Rp 1,11 triliun dialokasikan untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik.
Pihak Kementerian Sosial menargetkan pembangunan sarana dan prasarana selesai pada akhir Juni atau awal Juli 2025. Sementara itu, persiapan kurikulum dan seleksi tenaga pendidik sedang berlangsung melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk Dikdasmen, Kementerian PANRB, BKN, dan pemangku kepentingan lainnya.
DPR Ingatkan Belum Ada Persetujuan Anggaran
Meski program ini dinilai menjanjikan, Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa belum ada persetujuan resmi dari DPR terkait pengalokasian anggaran tersebut.
“Kami sangat mendukung program Sekolah Rakyat, tapi hingga saat ini belum ada persetujuan anggaran dari DPR,” ujar I Ketut Kariyasa Adnyana, anggota Komisi VIII DPR RI.
Ia mengingatkan bahwa menjalankan program dengan anggaran besar tanpa persetujuan legislatif dapat melanggar tata cara penganggaran negara.
Lebih jauh, Kariyasa juga mengkritisi skala program yang dinilainya terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Indonesia, yang mencapai sekitar 28 juta jiwa atau 9 persen dari total populasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menutup pernyataannya, Kariyasa meminta agar pelaksanaan Sekolah Rakyat dilakukan dengan perencanaan matang dan melibatkan pemerintah daerah serta sektor swasta, agar program tidak hanya berhenti pada janji atau proyek percontohan.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengatasi kemiskinan hanya dengan bansos. Pendidikan adalah kunci, dan butuh kolaborasi berbagai pihak untuk membuat program ini berhasil,” tegasnya. [RED]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
Comments 1