ALIANSI Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada 21 April 2026 di Samarinda. Aksi ini disebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan akumulasi kekecewaan publik yang dirasakan selama hampir satu tahun terakhir.
Koordinator lapangan aliansi, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari proses panjang konsolidasi lintas kelompok masyarakat. Ia membantah anggapan bahwa aksi tersebut bersifat spontan atau bermuatan sesaat.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Ini suara yang tumbuh dari bawah, dari masyarakat yang merasa tidak didengar,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
Dalam tuntutannya, aliansi menempatkan isu dugaan nepotisme dan praktik dinasti politik sebagai poin sentral. Mereka menilai kekuasaan di daerah tidak boleh terpusat pada lingkaran tertentu.
“Pemerintahan itu milik rakyat, bukan milik keluarga atau kelompok tertentu,” kata Erly.
Isu ini menjadi pintu masuk kritik yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat provinsi.
Tak berhenti pada aksi jalanan, aliansi juga mendorong langkah politik formal. Mereka meminta DPRD Kaltim menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan dan keputusan pemerintah daerah.
Bahkan, wacana pemakzulan mulai disebut sebagai kemungkinan lanjutan jika dugaan pelanggaran terbukti.
“Semua opsi harus dibuka. DPRD punya kewenangan itu,” ujar Erly.
Selain isu kekuasaan, kritik juga diarahkan pada kinerja pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Aliansi menilai sejumlah kebijakan tidak berpihak pada masyarakat, bahkan dianggap bertentangan dengan arahan pemerintah pusat, khususnya terkait efisiensi anggaran.
Sorotan tajam muncul pada pengadaan kendaraan dinas bernilai miliaran rupiah serta renovasi rumah jabatan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
“Di saat masyarakat butuh perhatian, justru anggaran digunakan untuk hal-hal yang tidak prioritas,” kata Erly.
Langkah aliansi tidak hanya berhenti di tingkat daerah. Mereka mengaku telah mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung juga diminta turun tangan untuk memeriksa dugaan pelanggaran yang disebut-sebut terjadi di lingkungan pemerintah provinsi.
Di tengah memanasnya situasi, muncul tudingan bahwa aksi ini sarat kepentingan politik pasca pemilihan kepala daerah.
Namun, pihak aliansi membantah keras. Mereka menegaskan gerakan ini bersifat independen dan mencerminkan kekecewaan lintas kelompok, termasuk dari pihak yang sebelumnya mendukung pemerintah.
“Tidak ada lagi kubu. Ini murni suara masyarakat,” ujar Erly.
Hingga saat ini, sekira 4.075 orang dari 44 organisasi telah menyatakan kesiapan bergabung. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring konsolidasi yang terus berjalan.
Jika mobilisasi berjalan sesuai rencana, aksi 21 April berpotensi menjadi salah satu demonstrasi terbesar di Kaltim dalam beberapa tahun terakhir. [red]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
