BALIKPAPAN, Pranala.co – Satu demi satu persoalan sosial mulai bermunculan di sekitar Ibu Kota Negara (IKN). Bukan hanya soal infrastruktur, bukan hanya soal harga kebutuhan pokok. Kali ini—prostitusi online.
Fenomena ini bukan sekadar isu yang ramai dibicarakan di media sosial. Tapi sudah terkonfirmasi oleh aparat. “Sudah ada yang diamankan. Seorang muncikari,” tegas Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro.
Ia tidak mengelak. Praktik prostitusi online memang ada di Sepaku, kawasan yang kini tengah bersolek menjadi jantung masa depan Indonesia. Modusnya sederhana: open booking online lewat aplikasi. Lalu menunggu di tempat.
Polisi sudah melakukan pendekatan. Baik pendekatan hukum maupun sosial. Bahkan, beberapa lokasi yang dicurigai menjadi titik aktivitas sudah ditutup.
“Kami sudah bergerak. Bukan hanya menindak, tapi juga menekan agar praktik ini tidak tumbuh liar,” ujar Irjen Pol Endar di Mapolda Kaltim, Selasa (27/5/2025).
Mengapa bisa terjadi di kawasan yang menjadi prioritas nasional?
Jawabannya: pendatang. Ribuan orang datang. Para pekerja. Kontraktor. Buruh bangunan. Bersama mereka, kebutuhan hidup pun ikut bergerak. Termasuk sisi gelap kehidupan: prostitusi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kaltim, Kombes Pol Jamaluddin Farti, menyebut ada lima perempuan yang diamankan. Tapi mereka belum bisa dikenai sanksi. Tidak ada transaksi yang ditemukan saat razia berlangsung.
“Satu muncikari sudah kami amankan. Untuk lima lainnya, masih dalam proses pembinaan,” katanya.
Kombes Jamaluddin tak ingin terlalu mengumbar. Tapi ia mengakui, pola praktik ini sudah mereka pelajari. Platform digital seperti Michat digunakan untuk menawarkan jasa. Sisanya, standby di lokasi.
“Karena banyak pekerja di sana, maka permintaan pun muncul. Itu logikanya,” tuturnya.
Soal asal pelaku, ia belum bisa memastikan apakah dari pendatang atau warga lokal. Tapi satu hal jelas: eksploitasi ada. Maka indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pun mulai dilirik.
“Yang namanya muncikari, hampir pasti ada unsur eksploitasi. Maka arahnya ke TPPO,” ungkapnya.
Kombes Jamaluddin mencoba meluruskan. “Di media sosial terlihat heboh. Tapi di lapangan, skalanya tidak sebesar itu. Namun tetap jadi perhatian.”
Polisi terus mengawasi. Bekerja sama dengan Polsek Sepaku. Mereka tidak ingin kawasan IKN yang sedang dibangun dengan biaya ratusan triliun, justru tercoreng praktik sosial ilegal. [SR]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
