PRANALA.CO – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan perombakan besar di jajaran eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dua posisi strategis kini diisi wajah baru: Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal alias Dirjen Pajak menggantikan Suryo Utomo, dan Letnan Jenderal (Purn) Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai menggantikan Askolani.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Presiden Prabowo untuk memperkuat sistem penerimaan negara yang lebih akuntabel, berintegritas, dan independen.
“Beliau tegaskan komitmen untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ujar Bimo usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Bimo dan Djaka telah dipanggil secara langsung Presiden sebelum ditunjuk secara resmi. Keduanya akan segera dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam waktu dekat.
Siapa Bimo Wijayanto?
Bimo Wijayanto bukanlah sosok asing dalam dunia kebijakan fiskal. Ia adalah alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Akuntansi yang menyelesaikan studi MBA di University of Queensland, Australia, dan meraih gelar Ph.D di bidang ekonomi dari University of Canberra.
Bimo juga pernah menjadi Staf Direktorat Jenderal Pajak (DJP) antara tahun 2003 hingga 2010, dan sempat menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP). Terakhir, ia menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Strategis di Kemenko Marves.
Sebelum kembali ke pemerintahan, ia menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk, anak usaha dari Kimia Farma.
Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhirnya yang disetor ke KPK pada Maret 2022, total kekayaan Bimo tercatat Rp6,67 miliar.
Rinciannya sebagai berikut:
- Tanah dan bangunan: Rp5,8 miliar
- Kendaraan (Toyota Fortuner TRD 2017): Rp370 juta
- Harta bergerak lainnya: Rp200 juta
- Kas dan setara kas: Rp300 juta
Seluruh harta tersebut dilaporkan berasal dari hasil sendiri, termasuk lima bidang tanah yang tersebar di Yogyakarta, Sleman, dan Gunungkidul.
Sementara itu, posisi Direktur Jenderal Bea dan Cukai kini dipercayakan kepada Letjen (Purn) Djaka Budi Utama, perwira tinggi TNI yang dikenal memiliki rekam jejak kepemimpinan kuat. Penunjukan ini disebut sebagai bagian dari strategi penguatan integritas dalam pengawasan lalu lintas barang lintas negara.
Perombakan ini menandai babak baru reformasi fiskal nasional. Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap optimalisasi penerimaan negara yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Saya diberi mandat untuk mengawal reformasi pajak agar berjalan sesuai arahan presiden dan menteri keuangan,” ucap Bimo. [RED]
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
