Pranala.co, SANGATTA — Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat laju pertumbuhan ekonomi daerah pada 2025 sebesar 1,03 persen. Angka ini anjlok dibandingkan capaian 2024 yang mencapai 9,82 persen.
Kepala BPS Kutim, Widiyantono, menjelaskan perlambatan tersebut dipicu oleh kinerja sektor pertambangan yang mengalami kontraksi sepanjang 2025.
“Secara agregat ekonomi Kutai Timur masih tumbuh, tetapi memang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor utamanya karena sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif sekira minus 0,99 persen,” ujar Widiyantono di Sangatta, Minggu (15/3/2026).
Sektor pertambangan menyumbang kontribusi terbesar terhadap struktur ekonomi Kutim, yakni sekira 70 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan porsi yang dominan tersebut, penurunan kinerja sektor ini memberikan dampak signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Walaupun penurunannya tidak sampai satu persen, tetapi karena share sektor pertambangan sangat besar, dampaknya cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Di sisi lain, beberapa sektor di luar pertambangan justru mencatat pertumbuhan cukup tinggi sepanjang 2025. BPS mencatat sektor industri pengolahan tumbuh sekira 19 persen.
Sektor penyediaan akomodasi serta makan dan minum juga mengalami peningkatan, seiring berkembangnya usaha kuliner dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kutim.
“Kalau kita lihat sektor non-pertambangan, justru pertumbuhannya cukup kuat. Bahkan jika dipisahkan, sektor non-pertambangan bisa tumbuh sekira 11 persen,” kata Widiyantono.
Pertumbuhan sektor non-pertambangan tersebut mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor jasa, perdagangan, dan kuliner.
Meski demikian, BPS Kutim belum dapat memastikan dampak perlambatan ekonomi terhadap kondisi sosial seperti tingkat pengangguran maupun kemiskinan di Kutim.
Widiyantono menjelaskan data pengangguran diperoleh melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan setiap Agustus. Sementara itu, data kemiskinan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pada Maret.
“Kita memang bisa melihat fenomena di lapangan, tetapi secara statistik harus menunggu hasil survei resmi. Nanti dari data itu baru bisa dilihat apakah ada pengaruh terhadap pengangguran atau kemiskinan,” jelas Kepala BPS Kutim, Widiyantono. (HAF)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
