SAMARINDA, Pranala.co – Keputusan Pemerintah Kota Samarinda menyewa kendaraan operasional jenis Land Rover Defender menuai sorotan publik. Biaya sewanya mencapai sekitar Rp160 juta per bulan, angka yang dinilai cukup besar untuk sebuah kendaraan dinas.
Sorotan itu mencuat di tengah perbincangan publik terkait penggunaan kendaraan pejabat daerah, setelah sebelumnya muncul polemik mengenai “mobil marwah” milik Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang sempat menjadi perhatian masyarakat.
Kini, perhatian publik beralih ke kebijakan sewa kendaraan operasional di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda yang digunakan untuk melayani tamu penting pemerintah daerah.
Kendaraan tersebut disewa sejak 2023 dengan masa kontrak tiga tahun hingga 2026. Jika dihitung secara sederhana, nilai sewa mencapai sekitar Rp160 juta per bulan.
Dengan masa kontrak 36 bulan, total biaya yang dikeluarkan diperkirakan mencapai sekitar Rp5,76 miliar.
Angka tersebut bahkan melampaui perkiraan harga kendaraan baru yang disebut-sebut berada di kisaran Rp4 miliar. Kondisi inilah yang memicu perbincangan di tengah masyarakat dan sejumlah pihak mulai mempertanyakan kebijakan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa keputusan menyewa kendaraan diambil karena keterbatasan anggaran saat kebijakan tersebut dibuat.
Menurutnya, pembelian kendaraan baru pada saat itu tidak memungkinkan karena pemerintah daerah belum memiliki dana yang cukup.
“Kalau melihatnya di ujung tentu terlihat mahal. Pertanyaannya kenapa tidak dibeli saja supaya lebih murah? Waktu itu ketika ingin membeli, anggarannya belum tersedia,” ujar Andi Harun di Balai Kota Samarinda, Jumat (13/3/2026).
Politisi dari Partai Gerindra itu menilai kebijakan menyewa kendaraan dinas merupakan pilihan yang realistis pada saat kondisi anggaran daerah terbatas.
Andi Harun juga menegaskan bahwa kendaraan tersebut tidak hanya digunakan untuk melayani tamu VIP yang berkunjung ke Samarinda. Mobil tersebut, kata dia, juga dimanfaatkan sebagai kendaraan operasional kedinasan.
“Saya tidak pernah mengatakan mobil ini tidak pernah saya pakai. Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa ini mobil tamu dan memang sering saya gunakan juga,” katanya.
Sebelum memberikan penjelasan kepada media, Pemerintah Kota Samarinda telah menyerahkan persoalan penyewaan kendaraan tersebut kepada inspektorat daerah untuk dilakukan penelaahan.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Kami tidak ingin menghindari persoalan. Kalau memang ada yang salah, tentu akan kami akui. Bisa saja kebenaran datang dari teman-teman media atau dari pegawai di lingkungan pemerintah,” ujar Andi Harun. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
