Pranala.co, BALIKPAPAN – Aliansi Balikpapan Melawan (BAKWAN) harus menunda rencana audiensi dengan Wali Kota Rahmad Mas’ud di Balai Kota Balikpapan.
Pertemuan yang semula dijadwalkan pada Jumat (29/8) terpaksa ditunda karena Wali Kota tengah menghadiri rapat koordinasi nasional di Istana Negara Jakarta.
Audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan saat BAKWAN menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta menyuarakan sejumlah isu lainnya pada Senin, 25 Agustus 2025 lalu.
Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan penundaan itu tidak berarti pertemuan batal.
“Intinya pertemuan dengan mahasiswa tetap akan dijadwalkan ulang. Karena ada agenda mendesak di pusat, maka pertemuan hari ini ditunda,” ujarnya.
Menurut Zulkifli, mahasiswa dapat memahami alasan penundaan, sebab agenda wali kota tersebut bersifat penting dan tidak bisa diwakilkan.
“Karena mereka tetap ingin bertemu langsung dengan Pak Wali, jadi nanti waktunya akan dijadwalkan kembali sesuai agenda wali kota,” jelasnya.
Mahasiswa, lanjutnya, mengusulkan agar pertemuan tidak ditunda terlalu lama. “Jadi, teman-teman mahasiswa berharap minggu depan bisa terlaksana. Kami akan lihat jadwal Pak Wali lebih dulu, lalu mengatur waktu yang tepat,” katanya.
Zulkifli menegaskan Pemkot Balikpapan tetap akan mendengar aspirasi mahasiswa. “Hanya saja waktunya menyesuaikan dengan agenda kepala daerah,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, hingga organisasi sipil itu menyuarakan lima tuntutan utama, mulai dari penolakan penyesuaian tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), penanggulangan banjir, krisis air bersih, perbaikan lalu lintas, hingga kelangkaan beras dan tabung gas 3 kilogram.
Koordinator Lapangan, Hendrikus, menegaskan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi Balikpapan.
“Pemimpin saat ini tidak mampu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ucapnya.
Ia menilai penundaan penyesuaian PBB-P2 oleh Wali Kota tidak cukup memberi kepastian. “Kami ingin wali kota menolak, bukan hanya menunda penyesuaian, karena sewaktu-waktu bisa dinaikkan lagi,” tegasnya. (SR)
