Pranala.co, JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan anggaran hingga Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Program ini menyasar seluruh provinsi, hingga ke tingkat desa, melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan, anggaran tersebut terdiri dari Rp 268 triliun yang sudah dialokasikan dan Rp 67 triliun dana cadangan yang langsung disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke masing-masing SPPG.
“Sehingga totalnya mencapai sekira Rp 335 triliun. Perlu dicatat, 93 persen dari anggaran ini dialirkan langsung ke SPPG di setiap provinsi dan kampung-kampung,” ujar Dadan saat acara Indonesia Economic Outlook 2026, dikutip Sabtu (14/2).
Setiap SPPG mendapatkan alokasi dana sekira Rp 1 miliar per bulan. Dana ini digunakan untuk biaya bahan baku, operasional, hingga insentif tenaga kerja.
“Rata-rata 70 persen digunakan untuk bahan baku, 20 persen untuk operasional termasuk gaji relawan, dan 10 persen untuk insentif mereka yang membangun SPPG,” jelas Dadan.
Dengan mekanisme ini, perputaran uang dari program MBG tercatat Rp 29 triliun per bulan. Contohnya, di Provinsi Aceh terdapat 608 SPPG, sementara Jawa Barat memiliki 5.295 SPPG.
Sejak awal tahun 2026, BGN telah menyalurkan Rp 32,1 triliun. Menurut Dadan, ini merupakan rekor tersendiri.
“Belum pernah ada sepanjang sejarah Republik Indonesia, sebuah kementerian mencairkan Rp 32,1 triliun dalam satu setengah bulan,” ungkapnya.
Dadan menekankan, setiap Rp 1 yang dikeluarkan BGN dapat menumbuhkan ekonomi hingga tujuh kali lipat, berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Prediksi ini sejalan dengan studi World Bank yang menunjukkan investasi di bidang nutrisi memberikan return hingga 23 kali lipat dalam jangka panjang. Ini masih hitungan jangka pendek,” tambahnya.
Program MBG juga mendorong permintaan bahan pangan lokal. Setiap SPPG membutuhkan, misalnya, 1,5 hektare kebun pisang, 32 kolam lele, empat kandang ayam petelur, dan satu cold storage untuk 450 liter susu. Upaya ini berhasil meningkatkan nilai tukar petani hingga 125.
Tidak hanya sektor pangan, MBG turut mendorong penjualan kendaraan bermotor untuk operasional SPPG. Berdasarkan laporan PT Astra Honda Motor (AHM), sekitar 60 persen pegawai SPPG membeli sepeda motor sendiri untuk kebutuhan operasional.
“Pada 2025, penjualan motor mencapai 4,9 juta unit. Kenaikan ini salah satunya terdongkrak oleh program MBG,” kata Dadan.
Permintaan kendaraan juga meningkat pada beberapa merek mobil yang digunakan untuk mengantarkan makanan ke sekolah. Dengan 23.000 SPPG, dibutuhkan 46.000 mobil untuk distribusi MBG, termasuk model mobil yang biasanya sulit ditemukan di pasaran. (RED)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
