Pranala.co, BALIKPAPAN — Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan menunjukkan kinerja positif. Hingga tahun anggaran 2025 berjalan, realisasinya telah menembus angka Rp1,2 triliun.
Angka itu mendekati target yang ditetapkan. Dari target Rp1,3 triliun, capaian sementara sudah berada di kisaran 93 persen.
Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham Mustari, menyebut capaian tersebut patut diapresiasi. Terlebih di tengah situasi ekonomi yang semakin menantang.
“Memang belum 100 persen karena masih dalam proses konsolidasi data. Tapi Rp1,2 triliun itu sudah sekitar 93 persen dari target,” ujar Idham, Rabu (7/1/2026).
Ia menjelaskan, proses konsolidasi masih berjalan. Data final akan diumumkan setelah seluruh laporan terkumpul dan diverifikasi.
Meski demikian, Pemkot Balikpapan tetap memasang target lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Pada tahun anggaran mendatang, PAD ditargetkan mencapai Rp1,5 triliun.
Target tersebut menjadi bagian dari total APBD Balikpapan yang diproyeksikan sekitar Rp3,5 triliun.
“Kami tetap optimistis. PAD akan menjadi penopang utama pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal,” kata Idham.
Untuk mencapai target tersebut, strategi diperkuat. Salah satu fokus utama adalah digitalisasi sistem pajak dan retribusi daerah.
Menurut Idham, pemanfaatan teknologi menjadi kunci. Tidak hanya untuk memudahkan pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan pajak.
“Digitalisasi membantu memperbaiki basis data dan menekan potensi kebocoran,” jelasnya.
Selain itu, BPPDRD juga gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
Masih ada potensi yang bisa digarap. Sejumlah sektor pajak daerah dinilai belum optimal.
“Intensifikasi pajak masih terbuka. Banyak potensi yang bisa diperluas, tentu dengan data yang lebih akurat,” ujarnya.
Idham menegaskan, pajak dan retribusi bukan sekadar kewajiban administratif. Lebih dari itu, pajak adalah bentuk gotong royong warga untuk membangun kota.
“PAD bukan hanya soal angka. Ini tentang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Semakin baik sistemnya, semakin besar manfaat yang dirasakan,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemkot Balikpapan berharap kemandirian fiskal daerah semakin kuat. Pembangunan berkelanjutan pun dapat terus dijaga, meski tantangan ekonomi terus berubah. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
