Pranala.co, BONTANG – Pembangunan pabrik soda ash pertama di Indonesia resmi dimulai, menandai babak baru bagi industri nasional dan ekonomi daerah. Proyek besar ini tidak hanya akan memperkuat hilirisasi industri, tetapi juga membuka peluang kerja luas bagi warga Bontang.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyebut, kehadiran pabrik tersebut menjadi momentum penting untuk menarik investasi baru ke kota berjuluk Kota Taman itu. Menurutnya, setidaknya ada 10 industri turunan yang bisa dikembangkan dari produk soda ash.
“Kita siap menyambut investor yang ingin beroperasi di Bontang. Tapi saya tegaskan, perusahaan harus memprioritaskan tenaga kerja lokal,” ujar Neni tegas usai acara groundbreaking pabrik soda ash, Jumat (31/10/2025).
Neni memastikan, Pemerintah Kota Bontang akan mengawal ketat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang penempatan tenaga kerja. Regulasi ini mewajibkan setiap perusahaan mempekerjakan 70 persen tenaga kerja lokal dan maksimal 30 persen dari luar daerah.
“Selain itu, perusahaan juga wajib memberikan pelatihan dan pemagangan untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja lokal,” tambahnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kita ingin dampaknya nyata. Tidak hanya proyek fisik, tapi juga peningkatan kesejahteraan warga,” katanya.
Dukungan juga datang dari pihak investor. Senior Director Danantara Indonesia, Bhimo Aryanto, menegaskan bahwa pembangunan pabrik ini tidak semata berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan sosial dan lingkungan.
“Kami ingin memastikan pembangunan ini memberi manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Pabrik soda ash di bawah koordinasi PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) ini ditargetkan rampung dalam tiga tahun. Selama masa konstruksi, proyek akan menyerap 800 tenaga kerja, dan setelah beroperasi akan membuka lapangan untuk 86 karyawan tetap.
Untuk mendukung kelancaran investasi, Pemkot Bontang kini menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung. Mulai dari pembangunan infrastruktur, percepatan perizinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
