MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak 30 permohonan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dengan alasan perkara tidak memiliki kedudukan hukum.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada tegas mencantumkan ambang batas selisih perolehan suara. MK membacakan putusannya di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021.
Hakim konstitusi menilai dalil serta alat bukti pemohon tidak menyakinkan. Padahal, dalil dan alat bukti ini menjadi bahan pertimbangan dalam meneruskan persidangan ke proses pembuktian.
Berikut perkara-perkara yang ditolak diantaranya sengketa Pilkada Lampung Tengah, Karo (dua perkara), Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang, dan Banjar (dua perkara).
Selanjutnya, perkara Pilkada Banggai, Pulau Taliabu, Sorong Selatan (dua perkara), Ogan Komering Ulu Selatan, Tolitoli, Balikpapan, Surabaya, Kutai Timur, Teluk Bintuni, Poso, dan Kepulauan Riau.
Kemudian, sengketa Pilkada Sumatra Barat (dua perkara), Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Rembang, Kaur, Bengkulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Muna.
“Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai dilakukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup,” kata Ketua MK Anwar Usman, seperti dilansir ANTARA.
Sebelumnya pada Senin, 15 Februari, MK juga memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, tidak lanjut ke tahap pembuktian.
Putusan sela diagendakan digelar pada 15-17 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021.
Permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang dikabulkan untuk ditarik adalah sengketa hasil Pilkada Bengkulu Selatan, Bulukumba, Sigi, Rokan Hilir, Nias, dan Bandar Lampung.
Selanjutnya, perkara yang tidak dapat diterima karena melewati tenggang waktu pengajuan adalah permohonan sengketa hasil Pilkada Mamberamo Raya (2 perkara), Pandeglang, Halmahera Timur (2 perkara), Luwu Utara, Purworejo, Sijunjung, dan Padang Pariaman.
Untuk perkara yang tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah permohonan sengketa hasil Pilkada Asahan, Lampung Selatan (2 perkara), Pangandaran, Tidore Kepulauan, Waropen (2 perkara), Lombok Tengah, Banyuwangi, Kutai Kartanegara, Bone Bolango (2 perkara), Manggarai Barat, dan Ogan Komering Ulu.
Sebanyak dua permohonan dinyatakan gugur karena pemohon atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, yakni perkara sengketa hasil Pilkada Mamberamo Raya dan Medan.
Perkara yang diputus Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menanganinya juga sebanyak dua perkara, yakni permohonan sengketa hasil Pilkada Pangkajene dan Kepulauan serta Konawe Kepulauan.
[antara|js]
