pranala.co – Pemkot Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim) akan mempertanyakan penetapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pandemik COVID-19. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan instruksi kota/kabupaten melaksanakan PPKM di seluruh Indonesia.
Khusus Kaltim Balikpapan dan Kutai Kartanegara diminta melaksanakan PPKM level 4. Padahal, sebelumnya saat rapat dengan pemerintah sempat disebutkan turun berstatus PPKM Level 3
“Kenapa kita sampaikan PPKM Level 3 karena hasil zoom kita dengan Menko Perekonomian Bapak Airlangga itu hari Sabtu bahwa dari slide tertulis beberapa kabupaten kota yang turun ke level 3 di antaranya adalah Kota Balikpapan,” ujar Wali Kota Rahmad Mas’ud, Selasa (21/9).
Rahmad berujar, status PPKM level 4 untuk Kota Balikpapan ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam negeri (Inmendagri) Nomor 44 Tahun 2021. Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan kini tengah meminta klarifikasi kepada pemerintah pusat.
“Diumumkan melalui Inmendagri kita masih berada di level 4 tentunya kita juga mempertanyakan karena secara faktanya kalau mau diakui tingkat BOR kita sudah jauh turunnya tinggal 8 persen,” tegasnya.
Padahal, lanjut dia, sejumlah rumah sakit di Kota Balikpapan, saat ini sudah tidak lagi merawat pasien COVID-19. Sehingga Pemkot Balikpapan akan mempertanyakan indikator penetapan Kota Balikpapan masih berstatus PPKM level 4.
“Rumah Sakit COVID-19, sudah ada beberapa yang kosong. Jadi saya masih mempertanyakan lagi, apa indikatornya Balikpapan masih di level 4,” paparnya.
Selain itu lanjutnya, capaian vaksinasi di Balikpapan telah mencapai 50 persen untuk dosis satu dari sasaran sekitar 550 ribu orang. Bahkan capaian vaksinasi tertinggi di Kaltim.
“Vaksinasi kita sudah 50 persen lebih. Kita nanti akan komunikasikan. Karena saya yakin bahwa vaksinasi yang tertinggi di Kaltim itu di Balikpapan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarty mengatakan, penurunan level ditentunkan banyak indikator, di mana terdapat 10 daerah di luar Jawa-Bali yang masih berada di level Empat. Kaltim sendiri yakni Kota Balikpapan dan Kutai Kartanegara (Kukar).
“Banyak indikator masalahnya, kita nggak tahu. Makanya kita ikuti aja. Seperti kemarin kan hari Sabtu (18/9) kita penilaian indikator kesehatan, di situ kita level 3. Tapi setelah itu ada rapat terbatas presiden hari Senin (20/9). Setelah ratas baru keluar Inmendagri, jadi memang banyak indikator penilaian untuk PPKM,” katanya.
Salah satu indikator yang membuat PPKM di Balikpapan masih berada di level empat yakni adanya aturan baru dari pusat yakni cakupan vaksinasi harus di atas 50 persen. sampai hari ini cakupan vaksinasi di Balikpapan masih di angka 49,9 persen.
“Kaltim 56,83 persen, Balikpapan hari ini 49,9 persen. Minggu ini kan memang kami targetkan minggu ini 57 persen. Per hari kami target 1 persen,” tegasnya.
Selain itu Dio mengatakan, saat ini yang menjadi hambatan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi ialah penyuntikan dosis kedua. Untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, pihaknya harus mengejar penyuntikan dosis pertama pada masyarakat.
“Memang sekarang menjadi indikator cakupan vaksinasi. Yang jadi masalah adalah kita tidak hanya mengejar dosis 1 tapi dosis dua juga ada. Kalaupun ada vaksin banyak ya kita harus menyelesaikan semua dosis satu dan dosis dua,” ujarnya.
Diketahui saat ini cakupan dosis kedua baru mencapai 23,6 persen. Sementara untuk stok vaksin sendiri masih terbilang cukup, yakni 13.934 vial yang akan diselenggarakan oleh sejumlah instansi.
“Stok Vaksin Sinovac masih ada 13.934 vial yang dua dosis, tetapi ini milik dari Muhammadiyah, TNI, Polri, Apindo, dan beberapa instansi lainnya.
“Memang banyak tapi sudah ada kelompok penyelenggaranya. Sementara untuk Moderna juga masih ada tapi untuk dosis kedua,” tutupnya. **
Penulis: Dias Ramadani
