Pranala.co, SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) terus mendorong penguatan metadata statistik di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dianggap penting untuk memastikan data pembangunan di Kutim tersaji akurat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Kepala Diskominfo Staper Kutim, Ronny Bonar, menjelaskan, metadata memiliki peran besar dalam menjaga kualitas data dan efisiensi penggunaan anggaran.
“Dengan adanya metadata, kita bisa menghindari duplikasi pengumpulan data. Hasilnya lebih dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien,” ujarnya di Sangatta, Rabu (29/10/2025).
Menurut Ronny, metadata bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keterbukaan informasi. Metadata membantu masyarakat dan instansi lain memahami asal-usul data, metodologi yang digunakan, hingga cara interpretasinya.
“Transparansi data sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih tepat sasaran. Karena tanpa dokumentasi yang jelas, data mudah disalahartikan,” tegasnya.
Ronny menegaskan, Diskominfo tidak bisa bekerja sendirian. Ia mengajak seluruh OPD untuk memiliki peta jalan penyusunan metadata di masing-masing unit kerja.
“Diskominfo sebagai wali data tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan seluruh OPD sangat diperlukan. Mari kita jadikan kolaborasi ini sebagai langkah menuju budaya data yang berkualitas dan transparan,” ujarnya.
Langkah penguatan metadata ini diharapkan mampu memperkuat sistem Satu Data Kutai Timur, yang sejalan dengan program Satu Data Indonesia.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Statistik Diskominfo Staper, Diar Aji Wiranata, menambahkan bahwa komitmen semua OPD menjadi kunci utama dalam mewujudkan data statistik yang terstandar dan terintegrasi.
“Dengan penyusunan metadata yang baik, kita bisa menghasilkan data berkualitas dan memperkuat integrasi antarinstansi,” jelasnya.
Ia menambahkan, edukasi dan pendampingan terus diberikan kepada OPD agar pemahaman mengenai metadata semakin kuat.
“Jika semua OPD memahami fungsi metadata, keputusan yang diambil pemerintah akan lebih akurat, berbasis data, dan kredibel,” tandasnya. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
