Pranala.co, BONTANG — Struktur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang belum sepenuhnya terisi. Meski enam Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilantik, sejumlah jabatan strategis masih kosong.
Kekosongan itu terjadi pada posisi sekretaris dan kepala bidang. Ada yang ditinggalkan karena promosi jabatan. Ada pula yang kosong akibat pensiun.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, memastikan pengisian jabatan akan segera dilakukan. Menurutnya, kelengkapan struktur organisasi sangat menentukan kelancaran pelaksanaan program pemerintah.
“Pasti akan kami isi. Secepatnya. Supaya program-program bisa berjalan maksimal,” kata Neni, Senin (5/1/2026).
Namun, pengisian jabatan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Neni menjelaskan, setiap kenaikan jabatan membawa konsekuensi anggaran. Terutama terkait Penghasilan Berbasis Beban Kerja Daerah (PBD) yang di dalamnya termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Setiap pejabat yang naik jabatan otomatis memiliki beban kerja lebih besar. Konsekuensinya, TPP yang diterima juga harus disesuaikan.
“Kalau jabatan naik, TPP ikut naik. Karena beban dan tanggung jawabnya juga bertambah,” jelasnya.
Penyesuaian TPP, lanjut Neni, merupakan ketentuan yang melekat pada struktur eselonisasi. Besaran tunjangan tidak bisa disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan tingkat jabatan yang diemban.
“Beban kerja bertambah, maka TPP disesuaikan dengan eselonnya,” ujarnya.
Saat ditanya jabatan apa saja yang masih kosong, Neni belum merinci secara detail. Namun, Pemkot Bontang saat ini tengah menyiapkan seluruh proses administratif agar pengisian jabatan berjalan sesuai aturan.
Pemerintah juga masih menghitung kemampuan keuangan daerah. Langkah ini dilakukan agar kebijakan pengisian jabatan tetap sejalan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
“Yang jelas akan segera kami lakukan, sambil menunggu perhitungan kemampuan anggaran daerah,” pungkas Neni. (*)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
