Pranala.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satunya lewat kegiatan Sosialisasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Selasa (23/9/2025).
Acara ini dihadiri Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan BPD Kaltimtara Cabang Bontang, serta sejumlah instansi teknis. Turut hadir juga para pelaku usaha dan perwakilan kelompok UMKM dari berbagai kelurahan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot memberikan edukasi literasi keuangan, khususnya terkait program Kredit Bontang Kreatif. Program ini menawarkan kredit mikro dengan bunga 0 persen bagi pelaku usaha kecil.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA, Moch. Arif Rochman, menyebut sosialisasi ini penting agar pelaku UMKM memahami arti riwayat kredit.
“Masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu, catatan kredit itu ibarat reputasi. Kalau bersih, akses ke pembiayaan perbankan akan lebih mudah,” jelas Arif.
Dalam paparannya, Arif mengungkap progres program Kredit Bontang Kreatif hingga 15 September 2025. Berkas masuk sebanyak 734. Sementara berkas yang lolos ada 196, dalam proses: 125, lalu yang tidak bisa diproses sebanyak 554 berkas, penyebabnya 98 persen terkendala SLIK OJK dan sudah cair baru 55.
Dari 734 pengajuan, lebih dari 500 berkas gagal diproses. Penyebab utama adalah masalah riwayat kredit yang tercatat di SLIK OJK, atau yang dulu dikenal sebagai BI Checking.
“Ini menjadi PR besar kita. Artinya literasi keuangan pelaku UMKM masih perlu ditingkatkan,” kata Arif.
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa kegiatan ini bentuk keberpihakan pemerintah pada pelaku UMKM.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi kita. Tangguh saat pandemi, juga adaptif menghadapi ketidakpastian global. Tapi akses permodalan masih jadi hambatan. Karena itu kita hadir lewat program bunga 0 persen,” ujarnya.
Agus juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi pelaku UMKM, mulai dari keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, hingga minimnya catatan kredit.
“Pemerintah tidak hanya jadi regulator, tapi juga fasilitator. Kita ingin UMKM tumbuh sehat dan berdaya saing,” tegasnya.
Hadirnya OJK, Bank Indonesia, BPD Kaltimtara, dan sejumlah instansi dalam acara ini menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Para narasumber memaparkan fungsi SLIK, manfaat catatan kredit, hingga mekanisme pengajuan pembiayaan bagi UMKM.
Agus berharap sosialisasi seperti ini dilakukan secara berkala hingga ke tingkat kelurahan.
“SLIK bukan untuk menakut-nakuti. Tapi untuk melindungi semua pihak. Kalau catatan kredit bersih, UMKM bisa naik kelas jadi mitra strategis perbankan,” pungkasnya. (PPID)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan bergabung di grup Whatsapp kami
