Pranala.co, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, senilai Rp8,5 miliar yang belakangan ramai diperbincangkan publik.
Isu tersebut mencuat luas di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan lembaganya mengikuti perkembangan pemberitaan terkait pengadaan kendaraan dinas tersebut.
“Isu ini memang cukup ramai di media sosial, dan kami juga mengikuti pemberitaannya,” ujar Budi, Jumat (27/2/2026).
KPK menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran, khususnya pada sektor pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.
Menurut Budi, setiap belanja daerah wajib disusun melalui perencanaan matang serta benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil pemerintahan.
“Pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi area yang memiliki ruang terjadinya tindak pidana korupsi, seperti pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, maupun penurunan spesifikasi,” jelasnya.
Karena itu, KPK mengingatkan agar seluruh mekanisme pengadaan dijalankan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus memastikan kesesuaian antara kebutuhan dan penggunaan anggaran.
“Jangan sampai kebutuhan sebenarnya untuk satu hal, tetapi anggaran justru dibelanjakan untuk kepentingan lain,” tegas Budi.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menjadi sorotan setelah menyampaikan bahwa pengadaan mobil dinas dengan nilai Rp8,5 miliar dilakukan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur sebagai daerah strategis nasional, termasuk sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Rudy juga menyebut spesifikasi kendaraan dinas tersebut telah mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).
Namun, pernyataan tersebut memicu perdebatan di ruang publik, terutama karena muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah.
Partai Golkar Turut Beri Pengingat
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan bahwa partainya telah memberikan pengingat kepada Rudy Mas’ud sebagai kader partai.
Menurut Sarmuji, kepala daerah perlu lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang menuntut efisiensi penggunaan anggaran negara.
Partai Golkar, kata dia, berharap setiap kebijakan publik tetap mempertimbangkan sensitivitas sosial serta persepsi masyarakat.
Polemik ini kembali menegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran, pemerintah daerah dituntut mampu memastikan setiap kebijakan belanja benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (RE)
Dapatkan berita terbaru PRANALA.co di Google News dan mari bergabung di grup Whatsapp kami
