pranala.co – Tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) kian marak akhir-akhir ini. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, dalam kurun waktu 2018 hingga 2021, terdapat 151 titik pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di penjuru Benua Etam.
Yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) 107 titik, Kota Samarinda 29 titik, Kabupaten Berau 11 titik, dan Kabupaten Penajam Paser Utara 4 titik.
“Terlihat jika kasus seperti ini justru ditinggalkan dan dibiarkan, apakah terjadi tebang pilih dalam penindakan?,” ujar Dinamisator Jatam Kaltim Pradarma Rupang.
Namun proses hukum terhadap para pelaku tambang ilegal ini, tidaklah sesuai harapan publik. Bahkan yang berada di barisan terdepan dalam upaya melawan tambang ilegal ini, justru datang dari warga, bukan aparat kepolisian apalagi pemerintah.
Seperti diketahui bahwa kegiatan tambang ilegal adalah kejahatan. Dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, secara tegas menyebutkan bahwa, setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 miliar. Lantas bagaimana mungkin kejahatan justru didiamkan begitu saja. Sebab pembiaran terhadap tambang ilegal, adalah bagian dari kejahatan serius.
Menyikapi perkembangan dan fenomena tambang ilegal di Kaltim yang kian marak dan meluas tersebut, Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Samarinda pun menyampaikan sikap tegas sebagai.
“Kepolisian harus secara serius mengusut tuntas kasus tambang ilegal, baik pelaku di lapangan maupun aktor intelektual yang berada di baliknya (directing mind),” tertulis dalam pernyataan tersebut dalam press rilis yang disebarkan kepada awak media.
Sebab mustahil penambang ilegal tersebut berani melakukan kegiatan secara terang-terangan dan terbuka, tanpa bekap dari orang-orang tertentu.
Dalam surat pernyataan sikap tersebut juga menyebut agar pihak kepolisian harus bisa memberikan rasa aman dan perlindungan kepada warga, terutama yang menjadi korban tambang ilegal, dari ancaman serta intimidasi dari para preman.
Pernyataan ini sejalan dengan kejadian beberapa waktu lalu, di mana warga Muang Dalam Lempake Samarinda (Kaltim) dikabarkan menerima intimidasi pada malam hari dan melaporkan ke pihak kepolisian pukul 02.00 Wita dini harinya.
Tak hanya itu, kepolisian juga diminta harus pro-aktif mencari, menemukan, dan melakukan proses hukum terhadap kegiatan tambang ilegal, tanpa harus menunggu laporan dari warga terdampak. Sebab kegiatan tambang ilegal merupakan delik umum yang bisa diproses hukum tanpa aduan warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepentingan umum.
Pernyataan sikap ini juga tergabung dengan beberapa pernyataan lainnya, yakni meminta dukungan dan solidaritas sepenuhnya kepada warga yang berani melawan tambang ilegal.
Pernyataan berikutnya, di mana mereka meminta kepada Kapolri untuk melalukan supervisi anggotanya di daerah yang terkesan pasif dan lamban melalukan proses hukum terhadap tambang ilegal.
Koalisi dosen Unmul juga meminta kepada pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang ada di Kaltim, untuk aktif mendorong penyelesaian kasus tambang ilegal. Mereka menegaskan, agar pemerintah tidak boleh berlindung di balik alasan kewenangan yang sudah diambil alih oleh pusat. Sebab sebagai orang yang diberikan mandat memimpin daerah ini, sudah tugasnya untuk menangkap maling yang telah menjarah kekayaan alam daerah.
Serta, mereka juga menyerukan kepada semua kalangan, terutama warga terdampak tambang ilegal, untuk berani melawan para pelaku tambang ilegal. Perlawanan terhadap tambang ilegal harus terus digelorakan dan diperjuangkan. [bas]
Comments 1